Advertorial

WTP Kesepuluh Pemprov Jatim

Khofifah: Ini Jadi Penyemangat Jatim Bangkit

SURABAYA, Jawa Pos Radar Madiun – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jatim tahun anggaran 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Itu merupakan capaian kesepuluh Pemprov Jatim. Predikat tersebut diserahkan oleh anggota V BPK RI Bahrullah Akbar kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi di gedung dewan pada Kamis (27/5).

Khofifah mengapresiasi pendampingan dan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan oleh BPK selama ini. Sehingga predikat opini WTP dapat diperoleh. Dia juga berterima kasih kepada anggota DPRD Jatim yang telah menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan baik. ‘’Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan. Khususnya dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,’’ katanya.

Lebih lanjut, gubernur berharap opini WTP bisa terus menjadi penyemangat bagi seluruh pegawai Pemprov Jatim untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi ke depan. ‘’Saya berharap ini menjadi penyemangat kami untuk terus meningkatkan kinerja administrasi pengelolaan keuangan Provinsi Jatim menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya efektif, tapi juga efisien, akuntabel, dan transparan,’’ jelas Khofifah.

Mantan menteri sosial itu memastikan bakal menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut. Termasuk soal temuan pemeriksaan mulai dari 2005–2020. ‘’Meskipun sudah banyak yang berpindah penanggungjawab di masing-masing OPD, namun kami akan siap mengejar kembali apa yang menjadi catatan dan temuan tersebut menjadi prioritas,’’ tegas Khofifah.

Khofifah juga memastikan bakal melakukan pembinaan atas kinerja keuangan di seluruh kabupaten/kota se-Jatim sesuai dengan rekomendasi BPK. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi teknis. ‘’Juga kaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ini, kami harap ke depan bisa terinventarisir dan teridentifikasi lebih detail melalui bimtek. Bagaimana dari seluruh barang milik daerah ini bisa kita identifikasi dan pastikan bahwa semua dalam monitoring dan tercatat dengan baik,’’ terangnya.

Sementara itu, Bahrullah Akbar mengapresiasi kinerja pemprov dan DPRD Jatim dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan serta akuntabel. ‘’Sementara itu terkait adanya beberapa temuan, di antaranya soal belanja hibah, diharapkan untuk segera ditindaklanjuti. Kami berikan rekomendasi kepada gubernur untuk memerintahkan kepala OPD terkait agar segera menindaklanjutinya,’’ tuturnya. (adv/don/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button