Madiun

Wow, Bujet Penanggulangan Korona Capai Rp 45 Miliar?

Oper Anggaran, Percepat Penanganan

CARUBAN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemkab Madiun merestrukturisasi APBD 2020. Anggaran sejumlah program atau kegiatan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Tata ulang itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4/2020 tentang Refocussing Anggaran, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. ‘’Keselamatan masyarakat lebih utama,’’ kata Bupati Madiun Ahmad Dawami.

Kaji Mbing, sapaan akrab bupati, menerangkan, anggaran yang dioper berasal dari program atau kegiatan yang sifatnya dapat ditunda. Urusan yang semestinya dilaksanakan tahun ini, dialihkan tahun depan. Penentuan realokasi menerapkan skala prioritas. Meski tidak memerinci satu per satu, dia mengklaim cukup banyak program atau kegiatan yang di-pending. ‘’Jangan sampai ada satu OPD yang seluruhnya diambil (untuk penanganan Covid-19),’’ ujarnya.

Namun, sepertinya bupati punya pandangan berbeda terhadap transparansi anggaran penanganan hasil restrukturisasi itu. Jika banyak kepala daerah lain blak-blakan menyebut nominalnya ke publik, Kaji Mbing enggan menyampaikannya. ‘’Saya tidak bisa menyebut. Tapi ini sudah menjadi fokus bersama forkopimda,’’ paparnya.

Seorang pejabat lingkup pemkab menyebut bahwa anggaran penanganan korona mencapai Rp 45 miliar. Duit puluhan miliar itu di antaranya untuk kegiatan sosialisasi, pengadaan alat pelindung diri (APD), dan penyemprotan disinfektan. Dimintai konfirmasi, Kaji Mbing tidak menyangkal atau membenarkan. Dia menekankan anggaran penanganan virus asal Wuhan, Tiongkok, itu bersifat relatif. ‘’Namanya ini bencana, ada kedaruratan. Nanti secukupnya,’’ ujar bupati.

Sebelum seorang warga terkonfirmasi positif korona, pemkab telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan. Selain itu, pengadaan cairan disinfektan dan APD yang disalurkan ke seluruh kecamatan. Kegiatan itu ditindaklanjuti penyemprotan serentak pada fasilitas umum dan tempat pelayanan publik. Selain menggalakkan sosialisasi jaga jarak fisik, juga mengimbau pemerintah desa tidak ragu menggunakan APBDes. Demi memutus mata rantai penularan korona. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close