Magetan

Warning DPMD ke Panitia Pilkades, Larang Terima Pemberian Cakades

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Praktik money politics saat pilkades begitu sulit dihindari. Namun, pemkab menyerahkan sepenuhnya teknis pemberantasan kasus itu kepada panitia pilkades.

Di samping itu, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) juga mengultimatum seluruh panita pilkades untuk menarik atau menerima sumbangan dari calon kepala desa (cakades). Serta pihak lain yang dianggap bisa mencederai pelaksanaan pilkades. ‘’Kalau disumbang lebih baik ditolak. Nyumbang kok nunggu pilkades,’’ kata Kepala DPMD Magetan Eko Muryanto Senin (5/8).

Jika seorang panitia pilkades menerima sumbangan dalam bentuk apa pun dari cakades, maka bisa dianggap gratifikasi. Begitu juga sebaliknya, jika meminta sumbangan ke cakades bisa disebut sebagai pungutan liar (pungli). Namun demikian, ketegasan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku money politics itu tidak ada. ‘’Biaya pilkades ini tanggung jawab pemkab,’’ ujar mantan kepala bakesbangpol tersebut.

Dalam penyelenggaraan pilkades serentak tahun ini, alokasi anggaran yang diberikan ke masing-masing desa antara Rp 30 juta sampai Rp 65 juta. Anggaran itu diwujudkan dalam bantuan keuangan khusus (BKK). Tetapi, secara matematis alokasi itu dianggap terlalu minim.

Sebagai tindak lanjut, Eko menyarankan agar pemerintah desa (pemdes) bisa menggunakan alokasi dana desa (ADD) dan sebagian pendapatan asli desa (PADes) untuk menambal kekurangan anggaran pilkades. ‘’Tapi, mayoritas semua desa yang menyelenggarakan pilkades sudah mengalokasikannya pada APBDes,’’ ungkapnya.

Karena dianggap urgen, pihaknya memberi batas waktu sampai 30 Agustus 2019 bagi pemdes untuk mengajukan pencairan ADD. Pada saat proses itu berjalan, dia sangat mengharapkan berkas yang diajukan sudah komplet. Sehingga, pemdes tidak perlu lagi ada revisi. ‘’Kadang-kadang teman-teman pemdes ini suka nggampangne. Ayo ubah perilaku, datang bawa surat, pulang ya bawa surat. Tidak perlu bolak-balik,’’ tuturnya.

Kendati demikian, Eko meminta pemdes dalam usulan pengajuan dana tambahan penyelenggaraan pilkades disesuaikan dengan kekuatan APBDes. Supaya program desa ke depannya juga tidak terganggu. ‘’Perlu ada efisiensi. Terutama pada honor panitia pilkades saat rapat dan konsultasi. Jangan semua yang dipentingkan opah opah. Tapi, justru yang digerogoti adalah keuangan desa,’’ ucapnya. (bel/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
               
         
close