Madiun

Waduh, Saling Lempar Urus Taman Lalu Lintas

MADIUN – Tujuh bulan berlalu Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun diresmikan. Namun, pengelolaannya sampai sekarang belum jelas. Tak heran kondisi taman tersebut pun merana. Indah saat di awal peresmian lalu, namun kini kering kerontang. Organisasi perangkat daerah (OPD) saling lempar tanggung jawab. ’’Itu (taman lalu lintas) bukan wewenang disbudparpora,’’ kata Kepala Disbudparpora Kota Madiun Agus Purwowidagdo.

Taman yang dibangun dengan anggaran Rp 5 miliar itu sepi saat dipotret fotografer Jawa Pos Radar Madiun, kemarin sekitar pukul 15.00. Saat peresmian akhir Januari lalu, taman tampak hijau. Kemarin sudah kering kerontang. Bahkan, banyak tanaman yang sudah berganti. Pun, tidak banyak warga beraktivitas di sana. Mengacu Perda 3/2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, pemakaian sirkuit road race di taman lalu lintas disebut dikelola oleh disbudparpora. ’’Tapi sampai sekarang belum kami tangani,’’ ujarnya.

Agus menjelaskan, meski sudah diatur jika penarikan retribusi sirkuit ditangani oleh disbudparpora, namun sampai sekarang mereka tidak bisa menangani. Problemnya, disbudparpora belum memiliki personil yang secara khusus menangani. Idealnya, sirkuit itu ditangani di bawah seorang kepala seksie (kasi) sarpras olahraga. Namun sampai sekarang, disbudparpora belum memiliki. ’’Jadi kami belum memungut retribusi apapun dari sana. Termasuk perawatan,’’ kata dia.

Siapa yang sebenarnya memiliki wewenang merawat? Agus mengaku tidak tahu menahu. Kata dia, secara legal formal pengelolaan taman lalu lintas juga belum diserahterimakan ke tangannya. Jadi, meskipun perda sudah mengutarakan jika pemanfaatannya melibatkan disbudparpora, namun Agus pun masih belum berani menyentuh. ‘’Kalau pengelolaannya sudah di kami, dari sisi pemanfaatan banyak yang bisa dimaksimalkan. Jangan dulu soal retribusi, dari sisi keolahragaan pun taman lalu lintas sangat bermanfaat,’’ ujarnya.

Kondisi merana taman lalu lintas tak lepas dari absennya OPD yang punya kemampuan merawat taman dengan luasan 15 ribu meter persegi itu. Disperkim yang menangani urusan pertamanan juga tidak berani menyentuh. Kepala Disperkim Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengaku pihaknya terkendala untuk bisa menangani taman lalu lintas secara utuh. Alasannya sama, tidak ada landasan legal formal untuk pihaknya turun menangani taman tersebut. ’’Kami hanya dimintai bantuan saja untuk perawatan, tapi itu tentu tidak maksimal,’’ bebernya.

Soeko pun tidak menutup mata kini kondisi taman lalu lintas kering kerontang. Bahkan, kata dia, sejumlah tanaman sempat diganti lantaran sudah mati. Namun, Soeko mengklaim bukan berarti pihaknya lepas tangan begitu saja. Pihaknya melakukan penyiraman di taman tersebut, tapi tidak secara berkala. ’’Tenaga dan anggarannya tidak ada. Kami tetap menyirami meskipun tidak bisa rutin,’’ kata Soeko. (naz/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button