Advertorial

Vaksin Bukan Satu-satunya Senjata Lawan Korona

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Melepas jerat Covid-19 tak semudah membalikkan telapak tangan. Selain perlu kerja sama dengan berbagai pihak, langkah penanganan pemkab perlu didukung seluruh lapisan masyarakat. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Hari Puryadi menaruh atensi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Dalam implementasinya, menurut dia, masyarakat malah menjadi resah. Terutama pedagang kecil yang kena penertiban. ‘’Kami berharap ada pemaknaan yang pas terkait kerumunan. Mana kerumunan berpotensi tinggi dan tidak, itu harus jelas,’’ kata politikus Partai Demokrat itu.

Hari juga meminta petugas mencermati poin dalam ketentuan PPKM. Di antaranya, pembatasan jumlah pengunjung di tempat 25 persen dari kapasitas dan jam operasional pukul 21.00. Ketentuan itu tertuang dalam surat edaran (SE) Bupati 130/48/402.011/2021 tentang Perpanjangan PPKM. ‘’Kriteria yang harus tutup semestinya juga mempertimbangkan kondisi lapangan,’’ ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat mengingatkan bahwa vaksin Covid-19 bukan satu-satunya senjata dalam perang melawan korona. Selain disiplin protokol kesehatan (prokes), tracing dan testing ditingkatkan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta eksekutif tidak irit menggunakan anggaran. Sebab, penanganan pandemi masih menjadi prioritas. ‘’Masyarakat juga harus mengimbangi. Menyadari dan patuh aturan seperti PPKM yang diperpanjang ini,’’ tuturnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Budi Wahono memandang adanya kecenderungan masyarakat mulai bosan dengan isu Covid-19. Situasi itu membuat mereka semakin acuh menerapkan prokes. Eksekutif diminta mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kepedulian penanganan korona. ‘’Gereget, respons, dan antusias masyarakat berkurang karena jenuh dan bosan saking lamanya korona. Itu perlu tindak lanjut,’’ ucap politikus PDIP tersebut.
Selain itu, Budi mewanti-wanti bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang harus diprioritaskan. Khususnya warga yang betul-betul terpukul pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. ‘’Indikator warga terdampak yang sangat rentan dan perlu mendapat support jangan di-gebyah uyah (disamaratakan),’’ ujarnya.

Meski penanganan korona menjadi prioritas, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi meminta program pembangunan fisik tidak dikesampingkan. Sebab, kegiatan itu termasuk salah satu cara pemulihan ekonomi. ‘’Program fisik juga harus diperhatikan. Lebih-lebih yang bersifat padat karya,’’ katanya.

Mashudi mengambil contoh pembangunan jalan dan drainase. Dengan sistem padat karya, sasaran transportasi dan ekonomi dari proyek itu bisa tercapai. Sebab, pengerjaannya memberdayakan warga setempat. ‘’Pendapatan masyarakat akan meningkat dengan padat karya,’’ tandasnya. (den/c1/cor/ip)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button