Madiun

Utak-atik Pejabat Pemkot Madiun Kian Menghangat

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Wacana utak-atik pejabat di lingkungan Pemkot Madiun kian menghangat. Tak sekadar penyegaran kepegawaian selewat enam bulan kepemimpinan MaDa. Juga, warning bagi pejabat di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang enggan menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Warning keras yang ditegaskan Wali Kota Madiun Maidi itu turut menghangatkan suasana sosialisasi Perpres Nomor 95/2018 di Ruang 13 Balai Kota Madiun Selasa (15/10). ‘’Kalau tidak hadir dan tidak tanya ke Kominfo apalagi tidak menjalankan konsekuensinya, diganti. Harus tegas seperti itu, inilah pemerintah. Kalau dipertahankan dan malah merusak yang lain untuk apa?’’ kata Maidi.

Peringatan dan konsekuensi logis itu dilayangkan Maidi bukan tanpa alasan. Sebab, SPBE sejatinya dirancang untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif. Sehingga terwujud sistem pemerintahan yang bersih dan unggul terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Saya tidak mau ada OPD yang tidak bisa mengikuti dan tidak mau tahu. Semua harus tahu dan melaksanakan,’’ tegasnya.

Karenanya, penerapan SPBE harus didukung SDM profesional yang mumpuni di tiap OPD. Seluruh kegiatan dan program dituangkan dalam SPBE yang dapat diakses masyarakat umum. ‘’Teknologi secanggih apa pun tanpa diikuti SDM profesional dan mumpuni, tidak ada artinya. Itu yang harus direnungkan,’’ ucapnya.

Maidi menekankan, seluruh kegiatan dan program yang tertuang di SPBE harus dilaksanakan. Jangan sampai program atau kegiatan berganti atau tidak dilaksanakan di tengah jalan. ‘’Elektronik itu ibaratnya jika A ya A, B ya B. Artinya, semua yang tertuang harus dilaksanakan sesuai target dan aturan,’’ tegasnya.

Pelaksanaan lelang dan keuangan juga tertuang dalam SPBE. Sehingga menutup celah penyelewengan anggaran. Seiring 12 poin kesepakatan dalam pakta integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya tata kelola pemerintah berbasis elektronik sebagai wujud keterbukaan. ‘’Ada penyimpangan itu karena kurang terbuka,’’ tuturnya.

Melalui SPBE, pemkot bakal fokus pada empat quick wins sebagaimana disampaikan pemerintah pusat. Yakni, integrasi layanan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, integrasi layanan kepegawaian, integrasi layanan kearsipan, dan integrasi layanan pengaduan pelayanan publik. ‘’SPBE ini salah satu prinsipnya keterbukaan yang juga menjadi poin terakhir Panca Karya,’’ sebutnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close