Madiun

Urus IMB 8 Bulan Tidak Terbit, Himperra Ancam Gugat Pemkab

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemkab Madiun bakal digugat. Kali ini, ancaman datang dari Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) setempat. Itu terungkap dari hasil focus group discussion (FGD) antara investor dan eksekutif yang sempat memanas.

Diskusi tentang izin mendirikan bangunan (IMB) di Graha Retno Dumilah Mal Pelayanan Publik (MPP) pemkab setempat itu berlangsung tertutup. ‘’Masalah yang mendasari koordinasi ini adalah tentang pengurusan IMB di sini (Kabupaten Madiun, Red) yang lama,’’ kata Ketua DPC Himperra Madiun Raya Arif Supriyadi usai mengikuti FGD, Jumat (28/5).

Kegeraman para investor sektor perumahan itu buntut tak kunjung terbitnya permohonan IMB. Lazimnya, klaim Arif, penerbitan IMB rampung sekitar lima hari. Tapi, sampai enam hingga delapan bulan IMB belum terbit juga. ‘’Total 242 IMB yang belum terbit sampai saat ini. Tersebar di sejumlah wilayah. Seperti Kecamatan Mejayan, Madiun, dan Wungu,’’ ungkapnya.

FGD kemarin dipimpin Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun. Juga melibatkan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), dinas pertanian dan perikanan (disperta), serta dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim). Sementara, badan pendapatan daerah (bapenda) setempat berhalangan hadir.

Sementara dari investor, selain Himperra, juga ada Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi), PT Global Way Indonesia, serta PT DPS. ‘’Pembangunan rumah yang sudah disiapkan tidak bisa dilanjut karena belum ada IMB. Seharusnya selesai lima hari, tapi ini sampai delapan bulan, kan kebangeten itu,’’ sergah Arif.

Menurut Arif, lambatnya penerbitan IMB menghambat perputaran roda ekonomi. Dia juga menyebut ada unsur wanprestasi pelayanan publik perihal penerbitan IMB di Kabupaten Madiun. Namun demikian, mufakat yang muncul dalam FGD adalah penuntasan penerbitan 242 IMB dua pekan ke depan. ‘’Warning ini yang kali terakhir. Kalau terulang lagi, kami tidak segan-segan ke ranah pidana (tata usaha negara),’’ ujarnya.

Dia menyebut bahwa IMB penting untuk perputaran roda ekonomi masyarakat. Sebab, ada lowongan pekerjaan juga dalam pembangunan perumahan. IMB juga untuk menyerap dana yang disiapkan pemerintah lewat perbankan. ‘’Kalau IMB diperlambat atau dihambat, ini wanprestasi pelayanan publik. Bisa di-PTUN-kan,’’ ungkap Arif.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun Arik Krisdiananto menyebut bahwa ratusan IMB itu split. Yakni, IMB yang dipecah beberapa titik. Sementara IMB induk diklaim sudah beres. ‘’Pengurusan IMB split itu butuh banyak dokumen. Sehingga perlu waktu, dan minim jumlah petugas juga. Tapi akan kami maksimalkan dua minggu ke depan selesai,’’ janjinya.

Arik mengatakan, sejatinya pemohon IMB bisa mengurus secara mandiri. Dokumen persyaratan bisa diunggah melalui aplikasi yang terkoneksi dengan pemerintah pusat. Kemudian sistem akan menanggapi melalui surat elektronik (surel) jika ada persyaratan yang kurang. Artinya, pemohon dalam hal ini juga punya tanggung jawab aktif dalam update permohonan izinnya. ‘’Tapi, kami tetap melayani secara langsung saat ada pemohon yang kesulitan,’’ dalihnya. (den/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button