MadiunPendidikan

UN Dihapus, Monitoring Dioptimalkan

Pemkab Bakal Susun Metodologi Pembelajaran SD-SMP Sederajat

‘’Karena kewenangan (menilai kemampuan peserta didik) ada pada masing-masing sekolah.’’ Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemkab Madiun manut Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Idem atas penghapusan sistem Ujian Nasional (UN) 2021 nanti. Sebagai tindak lanjut, pemkab berupaya memperkuat monitoring sistem pembelajaran peserta didik. ‘’Pengawasan dioptimalkan,’’ kata Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto Minggu (15/12).

Melansir laman Kemendikbud, Nadiem memutuskan UN tahun depan yang terakhir. Selanjutnya, bakal diubah jadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Program tersebut menekankan pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksana ujian adalah peserta didik di tengah jenjang sekolah. Misalnya, kelas IV SD, VIII SMP, dan XI SMA/SMK sederajat. Kebijakan itu diharapkan dapat mendorong guru dan sekolah memperbaiki mutu pembelajaran. Hasilnya bukan jadi basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Arah kebijakan tersebut diklaim mengacu pada praktik level internasional.

Hari Wur, sapaan akrab Hari Wuryanto, mengatakan bahwa pihaknya bakal membuat metodologi pembelajaran jenjang SD dan SMP sederajat. Teknisnya disesuaikan kebijakan Kemendikbud tersebut. Seberapa efektif metodologi itu terhadap output-nya, kelak akan ada evaluasi. Yang perlu digarisbawahi adalah pengawasan pelaksanaannya harus intens. ‘’Karena kewenangan (menilai kemampuan peserta didik) ada pada masing-masing sekolah,’’ ujarnya.

Selain penghapusan UN, kebijakan mantan bos Gojek itu penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) mulai 2020. Masing-masing satuan pendidikan dapat menilai kompetensi siswa. Pelaksanaannya lewat tes tertulis atau penugasan yang lebih komprehensif. Kebijakan pokok lainnya, penyederhanaan komponen dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan formatnya.

Hari Wur mengungkapkan, terobosan itu bakal dikomunikasikan dengan dewan pendidikan. Terutama penerapannya di daerah. Selain itu, menyosialisasikan kepada para peserta didik dan wali murid. ‘’Masih ada cukup waktu untuk menyampaikannya,’’ tutur wabup.

Sementara itu, Nadiem berharap pemkab dapat bergerak bersama memeratakan akses dan kualitas pendidikan. Daerah diminta membuat terobosan. ‘’Perlu diiringi inisiatif lainnya dari pemerintah daerah. Seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,’’ katanya dikutip laman Kemendikbud. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button