Advertorial

Ubah RPJMD, Pemkot Madiun Fokus Pemulihan Ekonomi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun mengubah arah pemulihan sektor ekonomi menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Perubahan itu menyesuaikan RPJM Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Itu disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, penyesuaian itu mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 dan terbitnya UU Cipta Kerja. Landasan hukumnya Perpres 18/2020, Perpres 12/2019, Permendagri 90/2019, PP 13/2019, serta perubahan susunan organisasi tata kerja (SOTK).

Karena itu, arah kebijakan ke depan memprioritaskan pemulihan ekonomi. Menurut Maidi, jika ekonomi kembali pulih, angka kemiskinan dan pengangguran semakin turun. ‘’Fokusnya jelas peningkatan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran,’’ ujarnya, Jumat (25/6).

Prioritas itu termasuk pembangunan infrastruktur penunjang sektor ekonomi. Salah satunya lapak UMKM. Sehingga, pembangunan fisik yang tidak mendukung sektor itu bakal ditunda. ‘’Tahun depan kami siapkan entrepreneur baru. Jumlahnya 1.000 UMKM,’’ ungkap Maidi dalam kata sambutannya.

Pembangunan juga diarahkan pada destinasi wisata di lokasi yang telah direncanakan. Mulai rintisan pembangunan Peceland, ring road timur (RRT), pengembangan kelurahan mandiri, serta ekonomi kerakyatan. Maidi yakin kawasan ekonomi itu berpeluang menciptakan lapangan kerja baru. ‘’Juga mendorong aktivitas ekonomi melalui kegiatan padat karya serta menumbuhkan pusat aktivitas masyarakat baru,’’ urainya.

Terkait kelurahan mandiri, bakal didorong dengan peningkatan konektivitas antar kelurahan, penanaman bunga, serta peningkatan sosial dan ekonomi. Seluruh arah kebijakan itu juga mempertimbangkan sejumlah isu strategis perubahan RPJMD. Yakni, peningkatan pembangunan infrastruktur kota serta lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu.

Kemudian, peningkatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Penguatan tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Juga berorientasi pada pelayanan publik berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi. Pun peningkatan keamanan dan ketenteraman kehidupan bermasyarakat. (her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button