NgawiPendidikan

Tutupi Krisis Guru, Dindik Ngawi Rekrut Pengajar Berstatus Latker

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Krisis pendidik di Ngawi semakin mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, saban tahun sekitar 150 guru berstatus PNS memasuki masa pensiun. Di sisi lain, beberapa tahun terakhir tidak ada rekrutmen seiring moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat.

Defisit guru tersebut sebagian ditutup oleh pengajar berstatus latihan kerja (latker). ‘’Mereka (guru latker, Red) mendapat surat tugas dari kami,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ngawi Abimanyu Minggu (24/11).

Abimanyu menuturkan, defisit tersebut memaksa sejumlah pengajar merangkap pekerjaan. Termasuk, beberapa guru agama yang ditugaskan di dua sekolah secara bergantian. ‘’Kadang dua sekolah yang berdekatan,’’ ujarnya.

Menurut dia, defisit juga terjadi pada guru kelas. Setiap sekolah hampir bisa dipastikan terdapat kekosongan satu hingga dua guru kelas. ‘’Kalau sekolah negeri ada 535, sudah berapa yang kosong,’’ kata Abimanyu sembari menyebut guru latker ada kesepakatan tidak menuntut diangkat menjadi PNS.

Kepala Bidang Kepegawaian Dindik Ngawi Muhyi menambahkan, saat ini terdapat 2.684 guru kelas SD. Mereka tersebar pada ratusan SD di 19 kecamatan. Sedangkan guru pendidikan agama sebanyak 211 pengajar serta pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) 213. Sementara, guru PNS di lingkup SMP tercatat 1.354 orang. ‘’Memang untuk guru PAI dan penjaskes bisa dibilang sedikit,’’ ujarnya.

Untuk mencukupi kebutuhan pengajar, pihaknya menyebar 1.153 guru kelas latker SD dan 178 SMP. Jumlah tersebut belum termasuk petugas latker administrasi SD sebanyak 446 dan SMP 168. ‘’Statusnya latihan kerja, tiap tahun surat tugasnya diperbarui,’’ paparnya. (gen/c1/isd)

Upah Minim, Nyambi Pekerjaan Lain

MENJADI pendidik berstatus latihan kerja (latker) bukan perkara gampang. Setidaknya, upah yang diterima tak sepadan dengan beban kerjanya. Harapan diangkat menjadi PNS pun harus dipendam dalam-dalam. ‘’Seakan kurang diperhatikan pemerintah, padahal keberadaan kami sangat dibutuhkan,’’ kata Andri Rahmanto, salah seorang guru latker, Minggu (24/11).

Andri menjadi guru latker sejak 2004 silam. Pun, sedikitnya empat sekolah sempat menggunakan jasanya. Namun, gaji yang ala kadarnya memaksanya nyambi pekerjaan lain. ‘’Untungnya, kepala sekolah memberi keleluasaan. Yang penting pekerjaan utama beres,’’ ujarnya.

Hal senada dilontarkan Ida Yuliasih Herawati, guru latker lainnya. Menurutnya, selain upah minim, status latker bisa mengganjal peningkatan kesejahteraan. ‘’Latker hanya ada di Ngawi. Di daerah lain statusnya honorer,’’ kata perempuan yang saat ini mengajar di dua sekolah berbeda itu.

Dia khawatir, perbedaan ’’pintu’’ itu bakal berdampak jika ada kebijakan nasional tertentu. ‘’Seumpamanya nanti honorer dapat perhatian lebih dari pemerintah pusat, bagaimana dengan kami,’’ ucap Ida.

Kejelasan surat tugas pun kini jadi problem tersendiri. Sejak Januari lalu mereka belum mendapat surat tugas baru dari Dinas Pendidikan Ngawi. Padahal, sebelumnya diperbarui saban tahun. ‘’Kami sempat berdialog dengan Pak Bupati, katanya akan ada surat yang direvisi, tapi sampai sekarang tak ada kejelasan,’’ urainya.

Selama ini para guru latker juga tidak mendapatkan kartu jaminan maupun insetif khusus kesehatan. Padahal, banyak dari mereka yang minim istirahat lantaran memiliki pekerjaan sambilan lain. ‘’Hampir semua punya obyekan, mulai jasa les sampai berjualan,’’ ungkapnya.

Ida berharap guru latker diberi kesempatan diangkat PNS melalui jalur khusus. Terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi. ‘’Apalagi kami yang sudah usia di atas 35 tahun, jangan sampai jadi pensiunan latker,’’ katanya. (gen/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close