AdvertorialMejayan

Tutup 2019, DPRD Kabupaten Madiun Sahkan Dua Raperda

Perubahan Perda 8/2017 dan Cabut Perda 12/2007

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Perjalanan panjang pembahasan dua raperda non-APBD Kabupaten Madiun 2019 tuntas Senin (30/12). Setelah DPRD dan pemkab satu suara untuk mengesahkan raperda perubahan Perda 8/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun.

Juga mencabut Perda 12/2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat/Desa. ”Selanjutnya eksekutif menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku,” kata Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dua raperda tersebut.

Pembahasan dua raperda antara panitia khusus (pansus) bersama eksekutif cukup panjang. Mulai melakukan kajian hingga fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pansus II diketuai Rudy Triswahono dan pansus III Wahyu Widayat. Dua raperda itu digedok jadi perda setelah mendapat persetujuan 38 anggota dewan yang hadir dalam sidang pengujung 2019. ”Alhamdulillah berjalan lancar tidak ada kendala,” ucap Ferry.

Bupati Madiun Ahmad Dawami menyebut, perda yang ditetapkan sebagai pedoman pada 2020. Terutama persoalan desa dan kelurahan yang merupakan prioritas tahun depan. ”Diselesaikan akhir tahun ini agar tahun depan tidak ada hambatannya,” ujarnya. (cor/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close