Madiun

Turunan Perda Jadi Palang Utama

MADIUN – Substansi revisi Perda 4/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern disinkronkan. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdakop-UM) Kabupaten Madiun menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) membahas muatan amandemen regulasi yang tinggal menunggu penetapan Pemprov Jawa Timur.

Kepala Disperdakop-UM Kabupaten Madiun Anang Sulistiyono mengatakan, koordinasi demi memantapkan hasil peraturan bupati (perbup) yang bakal disusun. Terutama perizinan usaha perdagangan yang melekat di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Regulasi turunan itu diharapkan mampu menerjemahkan antara keinginan dan kebutuhan dari pengusaha dengan konsumen. ‘’Pembahasan ini menyempurnakan perbup toko berjejaring,’’ kata Anang.

Keberadaan turunan perda dengan nomenklatur penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko atau swalayan itu diharapkan menjadi palang utama pengatur perizinan perdagangan. Di antaranya ketentuan pasar modern dan eksistensi pasar tradisional. Serta penerapan hubungan yang baik antara keduanya. Termasuk analisis dampak lingkungan lalu lintas (andal lalin). Hingga langkah penertiban dan penindakan bila ada pelanggaran yang menjadi domainnya satpol PP.

Kabid Perdagangan Disperdakop-UM Kabupaten Madiun Agus Suyudi menambahkan, revisi perda yang digedok DPRD akhir tahun lalu sudah tuntas. Tinggal menunggu hasil penetapan dan registrasi nomor perda dari Pemprov Jawa Timur. Evaluasi regulasi yang studi bandingnya ke Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah, itu dilaksanakan Senin lalu (18/2). ‘’Sekarang tinggal mempersiapkan sosialisasi dan perbupnya,’’ katanya kepada Radar Mejayan.

Kepala DPMPTSP Arik Krisdiananto berharap, dengan adanya perda baru, mindset para pelaku usaha toko modern bisa berubah. Mereka tidak menerapkan pola mengurus izin yang diikuti dengan pembangunan sebelum mengantongi seluruh perizinan. Standard operating procedure (SOP) baru bakal diberlakukan mengantisipasi persoalan tersebut. Yakni, mendokumentasikan lahan yang diajukan. Sehingga tidak sekadar peninjauan lokasi. Dokumentasi yang menjadi bukti itu diikuti penerapan pengawasan. ‘’SOP selanjutnya adalah cek dan foto,’’ tuturnya. (cor/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close