PolitikPonorogo

Tujuh Mantan Napi Nyaleg

PONOROGO – Sejumlah mantan narapidana di Ponorogo ramai-ramai mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (aleg). Data di Polres Ponorogo, sedikitnya tujuh bakal anggota DPRD Ponorogo pernah mendekam di balik jeruji penjara lembaga pemasyarakatan mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), kelengkapan untuk memenuhi berkas pencalonan. ‘’Ada beberapa catatan berdasarkan data kriminalitas yang ada di database kami,’’ kata Kasat Intel Polres Ponorogo AKP Paidi.

Tujuh bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di DPRD Ponorogo memiliki catatan kriminal berbeda. HW, misalnya, terjerat kasus pertambangan; ME dan BH tersengat perkara penggelapan; SY dan SF kasus 303 alias perjudian; SG kasus illegal logging; serta SHR kasus pidana khusus narkotika. ‘’Tapi, persoalan apakah mereka memenuhi syarat pencalonan atau tidak, tentu bukan kewenangan kami. Kami hanya berwenang menerbitkan SKCK disesuaikan dengan catatan kriminal yang dilakukan masing-masing bacaleg,’’ ujarnya.

Data yang dihimpun satintel polres, setempat sebanyak 386 bacaleg mengajukan permohonan penerbitan SKCK. Perinciannya, tujuh pemohon bacaleg DPR RI, 16 pemohon DPR provinsi, dan 363 pemohon DPRD kabupaten. Paidi mengatakan, setiap harinya dia menerbitkan hingga 20 pemohon khusus untuk bacaleg. ‘’Tidak ada batasan, hanya rata-rata jumlahnya seperti itu,’’ tuturnya.

Tidak hanya bacaleg yang tercatat sebagai mantan narapidana. Dua bakal calon kepada desa (bacakades) juga berstatus sebagai mantan narapidana. Yaitu DS terjerat kasus senjata api dan HR terjerat kasus penganiayaan secara bersama-sama. ‘’Sekali lagi, ranah kami hanya mencantumkan catatan sesuai fakta kriminal yang pernah dilakukan pemohon,’’ tegasnya.

Paidi mengungkapkan, bacakades yang memohon SKCK sebanyak 134 pemohon. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah hingga 17 Juli nanti. Dia membeberkan jadwal pendaftaran bacaleg maupun bacakades menjadi ranah komisi pemilihan umum (KPU). ‘’Tetap kami terbitkan meskipun itu setelah tanggal batasan. Karena yang bisa mengabulkan pendaftaran itu ranahnya KPU,’’ imbuh Paidi.

Pihaknya berharap, dengan diberlakukan SKCK sebagai persyaratan pendaftaran dapat menjadi pertimbangan khusus. Terlepas dari semua itu, dia berharap tahapan bacaleg maupun bacakades dapat berjalan lancar dan terbebas dari kecurangan. ‘’Mari kita wujudkan demokrasi yang bersih, bermartabat, dan berkeadilan. Menang kalah itu biasa, yang menjadi tugas kita bagaimana caranya membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat,’’ pungkasnya. (mg7/c1/pra)

 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button