Mejayan

Tujuh Aset di Kota Madiun Belum Termanfaatkan

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Tujuh aset Pemkab Madiun yang tertinggal di Kota Madiun mubazir karena tak termanfaatkan. Mirisnya, kondisi tanah dan bangunan semuanya rusak. Alih-alih mampu menambah pundi pendapatan asli daerah (PAD), kondisi itu membuat calon penyewa enggan melirik.

Berdasar data badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD), tiga dari enam bangunan berkategori rusak berat. Salah satunya, bekas kantor dinas perikanan di Jalan Salak III, Kelurahan/Kecamatan Taman. Selain bangunannya yang nyaris roboh, juga terlihat seperti rumah hantu.

Bupati Madiun Ahmad Dawami berdalih pengelolaan aset di daerah tetangga itu penuh kehati-hatian. Melalui tiga tahapan yang berpedoman peraturan. Dimulai inventarisasi, pengecekan kejelasan status aset, dan pemberdayaan. ‘’Karena ada yang hasil pengadaan pemkab dan peninggalan Pemprov Jawa Timur atau pemerintah pusat,’’ katanya.

Di luar urusan legalitas, lanjut bupati, pengelolaan aset berprinsip pada setidaknya tiga hal. Orientasi pemanfaatan, rumus penggantian, juga luasan lahan dan harganya. Kaji Mbing, sapaan bupati, tidak mau ada anak buahnya tersandung masalah hukum karena penanganan aset. ‘’Targetnya cepat, selamat, dan dapat dipertanggungjawabkan,’’ ucapnya sembari menyebut aset di Kota Madiun telah terinventarisasi dan beberapa termanfaatkan.

Kaji Mbing tersenyum kala disinggung tujuh aset belum termanfaatkan itu mubazir –oleh alim ulama disebut teman setan. Dia menegaskan aset menjadi fokus pekerjaannya sejak menjabat sebagai bupati. Sebab, sumber ekonomi atau nilai kekayaan yang bisa memberi manfaat di kemudian hari. ‘’Kami sudah memilih risiko terendah dalam penanganan aset,’’ ujarnya.

Bupati menyebut, pemanfaatan aset diupayakan menggandeng pihak ketiga. Seperti bekas kantor dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) di Jalan Salak yang disewa untuk usaha kuliner. Ditanya kemungkinan kerja sama dengan Pemkot Madiun, Kaji Mbing menjawab diplomatis. ‘’Harus ada perhitungan matang dan perlu kepastian,’’ tandasnya. (den/c1/cor)

Pakai Fengsui Sewa Bangunan Bekas

PIHAK ketiga yang ingin menyewa aset bangunan pemkab di Kota Madiun menggunakan fengsui. Bukan sekadar melihat kondisinya, melainkan juga strategis tidaknya lokasi. ‘’Lokasi bangunan di tepi jalan dan kawasan ramai menambah nilai plus dari aset tersebut,’’ kata Kabid Aset dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Bambang Hari.

Bambang menyebut, aset yang bakal disewa bertambah satu. Bekas rumah dinas peternakan di Jalan Ahmad Yani rencananya dipakai usaha kuliner. Tidak beda jauh dengan penyewa aset di Jalan Salak dan Diponegoro, sistem kerja samanya berdasar kesepakatan. Salah satu poinnya bersedia tidaknya merenovasi bangunan. ‘’Sekali sewa untuk lima tahun yang nantinya diperpanjang,’’ ujarnya.

Disinggung kecenderungan penyewa berlatar belakang pebisnis kuliner, Bambang mengamininya. ‘’Karena di lokasi yang disewa banyak usaha kuliner seperti kafe,’’ sebutnya.

BPKAD selektif untuk merenovasi mandiri bangunan. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu hanya merehabilitasi bangunan yang dinilai masih kuat. Di sisi lain, bangunan yang tidak memungkinkan direnovasi, model kerja samanya pada aset tanahnya. ‘’Pihak ketiga diperbolehkan membangun, tapi tetap sesuai luasan petak bangunan sebelumnya,’’ terang Bambang.

Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Suntoko menyebut, penanganan aset diseriusi dalam dua tahun terakhir. Baik dari segi pengamanan maupun pemanfaatan. Terlepas menjadi catatan banyak pihak, pihaknya berhasil meningkatkan posisi pengelolaan aset tingkat Jawa Timur. Dari urutan 28 naik ke delapan. ‘’Bukti kalau kami fokus menangani aset,’’ ujarnya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button