Madiun

Tugas Berat Calon Sekda Mempertahankan Prestasi Mendiang Rusdiyanto

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Hari ini, Sabtu (9/10), lima bakal calon (balon) sekretaris daerah (Sekda) Kota Madiun menjalani asesmen terakhir. Tepatnya, di Hotel Soliazigna, Surakarta, Jawa Tengah, sejak Kamis lalu (7/10). Tugas berat menanti siapa pun yang kelak diamanahi duduk di kursi nomor tiga Pemkot Madiun.

Salah satunya, mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian prestasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pasalnya, laporan keuangan kota ini dinilai akuntabel oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut.

Bahkan, di bawah komando almarhum Sekda Rusdiyanto, Kota Madiun bertengger nomor satu di Jawa Timur dan urutan ketiga nasional tercepat atas LKPD 2019. Penghargaan diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mewakili pemerintah pusat kepada Wali Kota Maidi 19 Oktober 2020.

Kala itu, Maidi menargetkan kota ini bertengger nomor satu nasional atas LKPD tahun ini. Pencapaian itu diraih berkat tangan dingin mendiang Rusdiyanto. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dipacu bergerak cepat menyampaikan laporan keuangan.

Tidak berlebihan jika sejak awal tersirat Maidi ingin sosok Sekda terpilih nanti memiliki kemampuan setara mendiang Rusdiyanto. ‘’Kalau Sekdanya suka baca, saya tinggal merem saja. Tapi, kalau tidak berkualitas, saya harus baca lagi karena saya yang tanda tangan. Dimarahi atau diberi reward harus tahan,’’ kata Maidi, Sabtu (9/10).

Sekda terpilih harus jeli mempelajari proses dan perjalanan raihan prestasi tersebut. Pemkot telah menyerahkan LKPD 2019 pertengahan Januari tahun lalu. BPK langsung memeriksa tanpa melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti biasanya. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kota Madiun diserahkan lebih awal dibanding daerah lain di Jawa Timur.

Penghargaan itu juga didukung temuan kelebihan bayar lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. BPK mencatat Rp 700 juta. Sementara tahun sebelumnya Rp 2 miliar. Sehingga, catatan BPK itu harus diselesaikan Sekda terpilih. Yakni, sejumlah aset yang belum terbukukan. (kid/c1/sat/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button