Ngawi

Tersandung Kasus THM Tanpa Izin, Oknum ASN Pemkab Ngawi Didenda Rp 50 Juta

Hukuman Maksimal Sesuai Perda 1/2017

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Mata HR nanar kala mendengar vonis yang dibacakan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ngawi Lukmanul Hakim. Oknum aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Ngawi itu dijatuhi denda Rp 50 juta subsider kurungan penjara dua bulan dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) Kamis (12/12).

Itu hukuman maksimal sesuai Perda 1/2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). HR dinyatakan bersalah atas penyelenggaraan usaha hiburan malam tanpa izin. ‘’Mau bagaimana lagi, ya harus terima (vonis hakim),’’ kata HR usai sidang.

Selain denda, hakim meminta HR membuat surat pernyataan. Tidak membuka usahanya sebelum mengantongi izin dari dinas terkait. Mantan sekretaris Desa Ngrambe itu terlihat berat hati menerima putusan. ‘’Meski berat, ya harus diterima,’’ ujarnya.

Arif Setyono, penuntut umum, lega dengan vonis hakim. Hukuman maksimal diharapkan bisa membuat terpidana jera. Efeknya membuat para pelanggar perda lainnya takut untuk melakukan hal serupa. Putusan hakim sudah sesuai yang diharapkan. Meski begitu, dia sempat tidak mengira bakal memberikan denda maksimal. ‘’Karena dalam beberapa kasus sidang tipiring, vonis yang diberikan selalu di bawah tuntutan,’’ katanya.

Inspektur Inspektorat Ngawi Yulianto Kusprasetyo belum berani menyebut sanksi yang bakal dijatuhkan kepada HR. Walau dalam meja hijau, terpidana dinyatakan melanggar pasal 27 Perda 1/2017. ‘’Kami akan periksa dulu yang bersangkutan, baru nanti diketahui apa sanksinya,’’ ujarnya.

Pemanggilan dilakukan setelah inspektorat menerima tembusan hasil putusan sidang. Tim khusus bakal merumuskan hukuman ringan, sedang, atau berat. Kategori tersebut bergantung dampak negatif atas yang telah diperbuat HR. Bila efeknya pada pribadi seorang ASN, maka sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.

Bila sampai ke pemkab, sanksi bisa berupa penundaan kenaikan gaji secara berkala, penundaan kenaikan pangkat selama setahun, atau penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama setahun. Sanksi berat diberikan jika merugikan negara. ‘’Kalau berat jelas tidak mungkin. Tapi bisa saja sanksi sedang kalau perbuatannya berdampak pada pemkab,’’ kata Yulianto. (tif/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close