Ngawi

Tersandung Kasus Indisipliner, Tiga Oknum ASN Dipecat

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Gara-gara tersandung kasus indisipliner, tiga oknum aparatur sipil negara (ASN) harus mengakhiri karirnya sebagai abdi negara lebih cepat. Pemkab Ngawi telah mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri untuk tiga oknum ASN tersebut. ‘’Mereka melanggar aturan mengenai disiplin PNS,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi Yulianto Kusprasetyo Minggu (28/7).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menyebutkan bahwa ASN yang melakukan tindakan indisipliner bakal mendapatkan sanksi. Mulai penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian. ‘’Kalau dalam setahun lebih dari 46 hari tidak masuk tanpa keterangan sudah pasti diberhentikan,’’ ujarnya.

Tiga oknum ASN berinisial Pur, Sup, dan AS itu diberhentikan setelah menerima SK bupati melalui kepala BKPP setempat pada Jumat lalu (19/7). Sebelum dipecat, mereka bertugas di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda. Pur dan Sup merupakan kepala seski (kasi) dan staf di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Ngawi. Sedangkan AS tercatat sebagai pegawai RSUD dr Soeroto.

Pemecatan, lanjut Yulianto, setelah melalui pemeriksaan oleh tim BKPP, inspektorat, dan OPD terkait. ‘’Mereka bukannya malas atau karena sakit, tapi (pemberhentian) karena ada masalah yang melatarbelakanginya,’’ tuturnya sembari permasalahan itu tidak terkait perkara hukum.

Sebenarnya, kata dia, ASN yang melakukan tindakan indisipliner tidak langsung mendapatkan sanksi. Melainkan terlebih dulu mendapat pembinaan. Namun, kebanyakan kasus yang terjadi selama ini, pihak pimpinan OPD terkait selalu terlambat melaporkan ke BKPP. ‘’Jadi, tidak ada kesempatan untuk dilakukan pembinaan,’’ imbuhnya.

Selain dipecat, lanjut Yulianto, tiga oknum ASN tersebut tidak akan mendapatkan tunjangan pensiun karena belum memenuhi persyaratan. Di antaranya, masa kerja minimal 20 tahun dan usia lebih dari 50 tahun. ‘’Secara aturan maupun usia belum berhak (mendapat tunjangan pensiun),’’ tegasnya.

Pemecatan terhadap oknum ASN tersebut bukan kali pertama dilakukan pemkab tahun ini. Sebelumnya, dua pegawai diberhentikan pada April lalu. ‘’Sekarang juga ada (ASN indisipliner) yang kami bina,’’ pungkasnya. (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button