Ngawi

Tersandung Kasus Asusila, Oknum Anggota Bawaslu Ngawi Dipecat

DKPP Vonis Bersalah

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi tercoreng. Oknum anggota lembaga tersebut berinisial BS dipecat dari jabatannya lantaran terlibat kasus asusila terhadap salah seorang stafnya yang berinisial ENA.

Pemecatan itu mendasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.25-PKE-DKPP/VIII/2019. BS diputus bersalah atas kasus pelanggaran kode etik dengan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota Bawaslu Ngawi sejak putusan tersebut dibacakan pada 4 Desember lalu.

Ketua Bawaslu Ngawi Abjudin Widyas Nursanto mengaku sudah mengetahui putusan DKPP kepada salah seorang anggotanya tersebut. Pun, dia menyaksikan secara langsung melalui website DKPP RI ketika putusan itu dibacakan Rabu lalu (4/12). ‘’Tentu kami sangat prihatin dan menyayangkan atas adanya kasus tersebut,’’ ujarnya Kamis (5/12).

Menurut dia, sebagai seorang anggota penyelenggara pemilu, BS seharusnya bisa menjaga integritas serta sikap dan etika. Abjudin juga tidak membantah kasus tersebut menjadi preseden buruk bagi lembaganya. ‘’Kasus ini akan jadi evaluasi kami bersama supaya ke depan tidak terulang lagi,’’ tegasnya.

Mengenai langkah yang akan dilakukan, Abjudin mengaku masih menunggu rekomendasi bawaslu provinsi maupun Bawaslu RI. Termasuk langkah pengisian kekosongan jabatan yang ditinggalkan BS. ‘’Kami kan lembaga yang memiliki pimpinan di atasnya. Jadi, untuk langkah selanjutnya itu masih menunggu petunjuk dari atas,’’ paparnya.

Meski begiru, Abjudin menyebut sejak kemarin BS sudah tidak ngantor. Bisa jadi karena yang bersangkutan telah diputus bersalah dengan sanksi pemberhentian tetap itu. Namun, dalam berita acara putusan itu DKPP memberikan waktu maksimal tujuh hari untuk melaksanakan sanksi.

Abjudin menambahkan, meski anggotanya berkurang tidak berpengaruh terhadap kinerja lembaganya. Sebab, ada beberapa staf yang bisa melaksanakan tugas-tugas BS. Terutama di divisi pengawasan, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga. ‘’Saya sendiri untuk sementara juga akan men-support kegiatan di divisi tersebut. Jadi, tidak ada masalah,’’ ucapnya.

Namun, Abjudin tetap berharap pihak Bawaslu RI segera memberikan rekomendasi mengenai langkah yang harus dilakukan lembaganya. Terutama pengisian jabatan yang ditinggalkan BS. Sebab, saat ini pihaknya sedang dihadapkan pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). ‘’Mudah-mudahan bisa secepatnya (ada pengganti),’’ harapnya.

Sementara, berdasarkan putusan DKPP RI, BS diadukan oleh salah seorang stafnya atas tuduhan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Tindakan tidak terpuji itu dilakukan dalam kurun waktu Februari-Maret lalu saat bawaslu tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). (tif/c1/isd)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button