Madiun

Terdakwa Kasus WDR Kantongi Rp 300 Juta

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Kerukan lahan Watu Dakon Resort (WDR) di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, Kabupaten Madiun, keluar jadi duit. Fakta itu muncul dalam sidang lanjutan perkara dugaan penambangan ilegal dengan terdakwa Agus Suyanto, pengusaha WDR, di pengadilan negeri (PN) setempat. ‘’Terungkap dalam agenda pemeriksaan saksi tahap pertama,’’ kata Bram Dhananjaya, jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari), Selasa (1/9).

Sidang pemeriksaan saksi tahap pertama digelar pekan lalu. JPU menghadirkan dua anggota Polres Madiun dan seorang mandor aktivitas pengerukan lahan. Mandor, kata Bram, menyebut tanah yang keluar sekitar 55 ribu meter kubik. Sekitar 20 ribu meter kubik di antaranya dikomersialkan. Harganya di rentang Rp 120 ribu sampai Rp 150 ribu per truk dam. Dari hasil itu, pengusaha mengantongi sekitar Rp 300 juta. ‘’Sebenarnya ada buku checker-nya. Tapi, katanya sudah hilang,’’ ungkap Bram.

Kemarin PN menggelar sidang pemeriksaan saksi tahap dua. Jaksa menghadirkan lima aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam proyek berkedok pembangunan kolam pemancingan ikan itu. Para saksi mengikuti sidang di kantor kejari.

Dua di antaranya pejabat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Berikutnya, masing-masing satu dari dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga (disparpora); dinas lingkungan hidup (DLH); dan dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR).

Di luar lima ASN, ada Samekto, mantan kepala Desa Banjarsari Wetan, yang memberikan kesaksian. Belakangan, Muhammad Zahrowi, mantan camat Dagangan, absen dalam sidang virtual itu.

Bram menjelaskan, keenam saksi memberikan keterangan bahwa Agus tidak punya izin penambangan. Bahkan, sama sekali tidak mengajukan permohonan ke instansi terkait. ‘’Adapun pengajuan dari camat Dagangan kepada disparpora disalahgunakan terdakwa sebagai dasar izin,’’ bebernya.

Sayangnya, JPU belum bisa mengonfirmasi pengajuan ke Zahrowi karena tidak bisa hadir sidang. Alasannya, mendampingi kegiatan Bupati Ahmad Dawami. Apakah ketidakhadiran itu menjadi poin pertimbangan? ‘’Kami lihat dulu keterangannya seperti apa. Dijadwalkan pemanggilan ulang minggu depan bersama keterangan saksi ahli,’’ tandasnya. (den/c1/cor)

Sampaikan Sesuai BAP

MINIM fakta baru yang terungkap dalam lanjutan sidang perkara Watu Dakon Resort (WDR) agenda pemeriksaan saksi tahap kedua. Sejumlah pejabat bersaksi tidak jauh beda dengan berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Satreskrim Polres Madiun. ‘’Intinya tidak jauh berbeda dengan saat dimintai keterangan kepolisian,’’ kata Kabid Pengembangan Pariwisata Disparpora Isbani.

Isbani mengungkapkan, hakim fokus bertanya mengenai surat yang diklaim Agus sebagai pegangan aktivitas pengerukan. Kepada hakim, Isbani membantahnya sebagai surat rekomendasi. Lembar kertas itu surat keterangan dari lembaganya kepada pemohon. Supaya melengkapi syarat perizinan lainnya. ‘’Pemohon kala itu tidak mengajukan sendiri, tapi melalui pemangku wilayah,’’ ujarnya.

Samekto yang masuk ruang sidang bersama Isbani membeberkan keterangan tidak beda jauh dengan BAP. ‘’Kami berharap menjadi destinasi wisata sehingga perekonomian sekitar lancar karena telanjur dikeruk seperti itu,’’ harapnya.

Sementara, kepada hakim, Kabid Tata Lingkungan Hidup DLH Franz Dacosta menyebut bahwa pihaknya belum ada izin lingkungan yang dikeluarkan lembaganya. Pemohon tidak pernah komunikasi atau koordinasi. ‘’Seharusnya ada koordinasi. Kalau pengawasan, kami hanya mengawasi yang berizin,’’ ujar mantan kasi perencanaan lingkungan hidup itu.

Kabid Pengaduan dan Pelayanan DPMPTSP Aris Budi Susilo menyebut, pihaknya tidak pernah menyurvei lokasi. Sebab, izin penambangan wewenang Pemprov Jawa Timur. ‘’Saat pemohon mengurus izin, akan ada tembusan titik koordinat dari Jatim. Setelah itu, baru kami survei,’’ kata pria yang saat kasus mencuat masih menjabat kabid energi sumber daya mineral (ESDM) itu. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button