Madiun

Tentukan Nama Sekda Definitif , SR Berunding dengan Maidi

MADIUN – Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto (SR) masih menyimpan rapat siapa nama sekda definitif. Ada tiga pilihan. Apakah mempertahankan Rusdiyanto yang kini didapuk penjabat sekda, Kepala Disnaker Suyoto, atau Kepala Disdag Gaguk Hariyono. Ganjalan sekarang memang ada, lantaran Mendagri yang tak kunjung terbit hingga kini menghambat proses pelantikan. ‘’Tergantung Mendagri. Sekarang kami menunggu,’’ ujar SR.

Proses seleksi sekda definitif di pemkot sudah berlangsung lama. Terhitung 16 Mei, BKD mengumumkan seleksi melalui media masa dan situs resmi pemkot. Hingga kini, sudah lebih dari tiga bulan proses seleksi berjalan. Pun, panitia seleksi (pansel) telah menyodorkan tiga nama terbaik dari serangkaian proses seleksi. Meliputi seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas, hingga assessment center yang menggandeng LPPKM UNS. ’’Sudah diajukan tapi belum ada jawaban,’’ kata dia.

Yang jadi persoalan, pengisian jabatan sekda kini lebih rumit lantaran memasuki masa transisi. Dari berakhirnya pemerintahan Bambang Irianto-Sugeng Rismiyanto (BaRis) Jilid II yang dikomando SR-Armaya ke Maidi-Inda Raya Ayu Miko Saputri. Pemkot tidak bisa leluasa lantaran Mendagri mensyaratkan rangkaian panjang proses pengisian sekda harus melalui konsultasi dan persetujuannya secara tertulis. ’’Cukup panjang aturan yang baru ini. Harus dapat persetujuan Mendagri, dan sebelum itu gubernur,’’ beber mantan rektor itu.

Lebih lanjut, SR merasa perlu mengomunikasikan soal tiga besar kandidat sekda itu kepada cawali terpilih Maidi. Alasannya, karena sekda definitif akan terus melekat di balai kota hingga pasangan calon yang populis disapa MaDa itu dilantik. Tujuan SR, supaya posisi sekda nantinya bisa betul-betul menunjang pemerintahan. Baik di era kepemimpinan BaRis maupun MaDa.

’’Meskipun tidak ada aturan untuk itu (mengomunikasikan pilihan sekda, Red) dan tidak harus dikomunikasikan, tapi ini perlu supaya punya kekuatan penuh setelah dilantik,’’ terang SR.

Seberapa pentingkah seorang sekda definitif? Menurut kacamata Ketua DPRD Istono, status definitif jelas memiliki kewenangan yang lebih lengkap dibandingkan hanya berstatus penjabat. Namun, di sisi lain, bukan berarti selama ini proses pemerintahan terhambat dengan tidak adanya seorang sekda definitif. Keberadaan penjabat sekda yang ditunjuk sesuai Perpres 3/2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah juga sudah cukup mengisi kekosongan itu.

’’Tapi, penjabat saat ini (Rusdiyanto) ini kan juga menduduki sebagai kepala BPKAD. Dengan rangkap jabatan ini tentu punya pengaruh, karena dia juga punya tanggung jawab yang sama untuk BPKAD,’’ ujarnya.

Istono tidak salah. Jabatan sekda tertinggi di pemerintah daerah. Aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan tersebut tidak hanya harus piawai memimpin laju kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Sekda dibebani banyak tugas yang melekat. Contoh, mulai dari ketua tim anggaran hingga ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat). Rusdiyanto tidak sekadar menjalankan tupoksi jabatan-jabatan itu. Dia menjabat kepala BPKAD yang notabene juga sebagai bendahara umum daerah (bendumda).

’’Idealnya, melihat beban kerja itu, memang dijabat secara definitif, supaya tidak merangkap dengan jabatan-jabatan lain,’’ terang Istono.

Sampai kapan pemkot harus menunggu jawaban pemerintah pusat? Istono meminta pemkot untuk intens berkoordinasi dengan kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu. Pun, Istono meyakini jika pemkot berkomitmen kuat tidak ingin memperlambat proses. ‘’Karena pusat ini juga mengurusi banyak daerah, takutnya di sana semakin menumpuk. Jadi, sah saja jika pemkot untuk lebih proaktif menanyakan, bagaimana kelanjutan proses usulan ini,’’ tandasnya. (naz/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button