Madiun

Tapping Box Cegah Kecurangan Pajak

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Curang pengusaha mengakali kewajibannya membayar pajak bakal dipersempit. Sebab, Pemkot Madiun menargetkan pemasangan 35-50 tapping box (TB) tahun ini. Selain otomatis melaporkan data transaksi dari lokasi usaha wajib pajak (WP) secara realtime, alat perekam transaksi itu juga mencegah kebocoran pajak.

Kabid Penagihan dan Pembukuan Bapenda Kota Madiun Punjung Wahono mengatakan, dalam waktu dekat bakal dilakukan survei ke objek-objek baru. Tim ahli diikutsertakan dalam survei tersebut. Mereka dimintai rekomendasi sebagai pertimbangan penentuan pemasangan TB. ‘’Kita survei untuk tempat yang akan dipasang,’’ kata Punjung, Sabtu (29/5).

Punjung menjelaskan, TB merupakan alat perekam transaksi yang dipasang di tempat usaha untuk memastikan kepatuhan WP daerah. Alat ini berfungsi mencatat seluruh transaksi yang secara otomatis tersimpan ke server. Kemudian server di bapenda akan menerima laporan itu secara realtime. ‘’Jadi, kita sifatnya tidak mengambil data, tapi menerima laporan dari WP secara otomatis,’’ ujarnya.

Ada dua jenis alat perekam transaksi. Pertama manual, dipasang di alat kasir. Biasanya seluruh transaksi juga tercetak oleh printer point of sales. Kedua, dipasang di aplikasi yang digunakan tempat usaha mencatat seluruh transaksi. Meski berbeda, prinsip kerjanya sama. ‘’Sangat efektif, memudahkan WP daerah. Laporan juga diterima dalam satuan waktu,’’ terangnya.

Punjung mengklaim alat perekam ini efektif mencegah kebocoran pajak. Dia mencontohkan tempat usaha kuliner mi di dekat Lapangan Gulun. Sebelum dipasang TB, pendapatan yang dilaporkan berkisar Rp 37 juta-Rp 38 juta. Setelah dipasang alat perekam transaksi, laporan pendapatan naik dua kali lipat mencapai kisaran Rp 60 juta. ‘’Jadi, memang sangat bermanfaat,’’ tuturnya.

Saat ini telah ada 100 alat yang terpasang di berbagai tempat di kota. Jika ada kendala teknis, tenaga teknis dari tim ahli siap melakukan perbaikan. Termasuk mengingatkan beberapa WP yang kurang maksimal menggunakan alat. ‘’Tidak menginput data transaksi secara maksimal, ini jadi PR kami untuk mengingatkan,’’ ucapnya sembari menyebut turut berkirim surat.

Kepala Bapenda Kota Madiun Satriyo Priyo Handoko menambahkan, TB merupakan alat pemantau transaksi yang sebenarnya pada WP daerah. Pun, WP tidak perlu melaporkan melalui tatap muka. Hal itu diklaim adaptif dengan masa pandemi Covid-19 ini. ‘’Kalau ternyata omzetnya turun, data tapping juga akan sesuai omzet tersebut. Sehingga, tidak ada lagi keraguan petugas tentang besaran pajak yang disetorkan,’’ katanya. (kid/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button