Madiun

Tangguhkan Eksekusi Rawa Bhakti, Pemkot Anggap Warga sebagai Korban

Segera Undang Pihak Bank dan Pengadilan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Ini baru kelasnya seorang wali sebuah kota karena berani menjamin dan bertanggung jawab terhadap nasib warganya. Wali Kota Madiun Maidi langsung mengambil langkah nyata saat Senin (26/10) menggelar audiensi dengan warga Rawa Bhakti Residence (RBR) yang terlibat sengketa dengan pihak pengembang. Pemkot  akan segera mengundang PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syariah, dan Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun untuk duduk satu meja. ‘’Eksekusi kalau bisa ditangguhkan, nanti kami koordinasikan dengan pengambil keputusan,’’ kata Maidi kemarin.

Ketika beraudiensi dengan tujuh perwakilan warga RBR kemarin, Maidi  didampingi staf ahli, kepala BPKAD, DPMPTSPKUM, kepala DPUTR, dan kabag hukum. Menurut Maidi, posisi warga sebagai korban sengketa antara PT Hasta Mulya Putra (HMP) dan PT BMI. Apalagi, terungkap dari audiensi bahwa manajemen  PT HMP sudah mati suri sejak dua tahun lalu. Maidi mengaku menangkap kejujuran dari sorot mata warga saat menumpahkan unek-unek mereka. ‘’Mereka ini jujur, beriktikad baik, sudah membayar lunas tapi menjadi korban,’’ papar wali kota.

Warga memang menaruh harapan besar mendapat perlindungan pemerintah kota. Meski pembahasan sempat berlangsung alot, Maidi merasa tidak rela jika ada warganya yang kehilangan tempat tinggal. Apalagi, hasil analisis hukum pihaknya menempatkan warga sebagai korban pengembang. ‘’Itu hasil analisis hukum kami. Sudah seharusnya warga mendapatkan hak atas kewajiban yang sudah mereka selesaikan,’’ jelas Maidi.

Masih kata dia, Bank Muamalat dan BNI Syariah diminta ikut mencarikan solusi. Maidi meyakini bank syariah lebih mengutamakan nilai keumatan dengan menimbang matang dampak jika warga terusir dari rumah yang sudah dibeli lunas. Dia juga percaya kata syariah yang tersemat pada bank bukan embel-embel semata. ‘’Syariah itu membela kebenaran. Karena ini syariah, perlu kebijakan pas untuk orang jujur yang sudah menepati janji,’’ tuturnya.

Kabag Hukum Pemkot Madiun Budi Wibowo sempat membeberkan perlunya para pihak bank yang terlibat dalam pembiayaan di RBR duduk berhadapan di satu meja. Dalam pertemuan ini bakal terungkap agunan yang dijaminkan PT HMP untuk mencairkan kredit senilai Rp 19 miliar dari PT BMI. ‘’SOP (standard operating procedure)-nya seperti apa, lalu prosesnya ketika itu bagaimana, objek mana saja yang diagunkan. Perlu ditanyakan sudah sesuai SOP atau belum,’’ tanya balik Budi usai audiensi kepada wartawan koran ini.

Selain itu, perlu penjelasan dari BNI Syariah yang menyetujui pembiayaan pembelian tiga kavling nasabahnya di RBR karena turut menjadi objek disita. Bahkan, agunan ini sudah masuk daftar lelang yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun. ‘’Intinya seperti yang disampaikan Pak Wali (Maidi, Red), duduk bersama untuk solusi terbaik,’’ sebutnya.

Agnes Adriana, salah seorang penghuni RBR, bersyukur wali kota bersedia mendengar dan menindaklanjuti aduan. Agnes bersama warga lainnya menaruh harapan besar agar pemkot ikut memberikan solusi. ‘’Besar harapan kami pemerintah hadir memberikan solusi, jangan sampai kami terusir dari rumah sendiri,’’ ucapnya. (kid/c1/hw)

Hakim Gali Fakta Lapangan

BEGITU peliknya sengketa properti di Rawa Bhakti Residence (RBR). Majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun Senin (26/10) merasa perlu menggelar sidang pemeriksaan setempat untuk menggali fakta di lapangan. Sidang dengan agenda kesimpulan perkara gugatan empat warga RBR terhadap pihak pengembang buntut PA meletakkan sita itu sedianya bakal digelar 5 November mendatang.

Ketua majelis hakim Nur Hamid mengajak dua hakim anggota ketika melakukan pemeriksaan setempat di RBR kemarin. Inan Supiyati Ariesa, penghuni kavling nomor 6, menjelaskan detail saat ditanya riwayat pembelian rumahnya. Dia membeli rumah yang berdiri di atas tanah seluas 80 meter persegi ber-surat hak guna bangunan (SHGB) nomor 867 itu dari PT Hasta Mulya Putra (HMP), pengembang, seharga Rp 255 juta. ‘’Saya dijanjikan diskon waktu itu,’’ kata Inan sembari menyebut transaksi terjadi pada 2013 silam.

Inan juga mengaku tidak mengetahui sengketa antara PT HMP dan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perempuan itu baru mafhum  rumah yang dibelinya bermasalah ketika pengadilan meletakkan sita April lalu. Padahal, dia sudah melunasi pembayaran rumah yang ditinggalinya itu dengan sistem cash tempo. ‘’Baru mengetahui bermasalah ketika proses sita itu. Hakim menanyakan itu tadi,’’ jelasnya.

Hakim kemarin juga memeriksa rumah Agnes Adriana, Sukoharsono, dan Wiwik Widowati. Selain memastikan tiga rumah tersebut dihuni selama ini, Nur Hamid beserta sejawatnya sesama pengadil sempat memeriksa batas-batas tanah. Mereka dengan rinci bertanya ke masing-masing penghuni rumah tentang batas kepemilikan bangunan. ‘’Tadi saya persilakan masuk rumah, biar kelihatan juga isinya,’’ kata Sukoharsono.

Nur Hamid sebelum menutup sidang di lokasi kemarin mengaku sudah mencatat hasil sidang pemeriksaan setempat itu. Fakta yang terungkap adalah benar adanya para pelawan menempati rumah di RBR. Warga menggugat PT HMP selaku terlawan tersita dan PT BMI sebagai terlawan penyita.  ‘’Bahwa kita harus taat aturan. Jangan memiliki sesuatu karena murahnya, malah bermasalah karena tidak wajar,’’ tegas Hamid.

Dia meminta perkara yang kini disidangkannya dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Namun, Hamid terkesan irit bicara saat diwawancarai wartawan. Hakim merasa perlu mendapatkan fakta di lapangan dengan menggelar sidang pemeriksaan di tempat. Fakta apa yang didapat? Hamid memilih melenggang masuk mobil lalu melambaikan tangan sebelum meninggalkan kompleks RBR. ‘’Agenda selanjutnya nanti kesimpulan 5 November, kembali ke ruang sidang,’’ kelitnya.

Kuasa hukum warga RBR, Rio Saputra, berharap kebenaran materiil dapat menjadi pertimbangan hakim sebelum memutus perkara. Lewat sidang pemeriksaan di tempat itu, hakim secara langsung dapat menimbang beban psikologis warga jika rumah yang mereka beli diambil paksa pihak lain. Rio mengklaim kliennya sudah menjalankan kewajiban sebagai pembeli sebagaimana disyaratkan pihak pengembang. ‘’Warga tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan antara pengembang dan pihak bank,’’ ucapnya. (kid/c1/hw)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button