Ponorogo

Tambang Pasir Sugihan Positif Cemari Irigasi Pertanian

PONOROGO – Aktivitas salah satu penambangan pasir di Desa Sugihan, Pulung, Ponorogo, dihentikan, Rabu (1/8). Sebab, operasional penambangan itu diduga mencemari lingkungan. Salah satunya, irigasi di sekitar lokasi pertambangan. Akibatnya, produksi pertanian terganggu.

Lokasi pertambangan tersebut bersebelahan dengan sungai. Sejumlah dampak pencemaran lingkungan terlihat di aliran sungai tersebut. Apalagi, sungai itu sumber utama irigasi persawahan di desa setempat. ‘’Kami sudah melakukan kajian di lokasi,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo Sapto Djatmiko kemarin (1/8).

Hasilnya, aktivitas penambangan pasir itu positif mencemari lingkungan. Itu lantaran hasil penyaringan pasir tidak ditampung di kolam, melainkan langsung dibuang ke sungai. ‘’Setelah kami cek, ada indikasi pencemaran lingkungan dari sisi aliran irigasi,’’ ungkapnya.

Dampaknya, aliran irigasi persawahan di sekitar lokasi pertambangan terdapat banyak endapan pasir. Sehingga, dikhawatirkan bisa memengaruhi pertumbuhan padi. ‘’Setelah melalui berbagai pertimbangan, ya sudah (operasional) penambangan dihentikan dulu,’’ ujarnya.

Sapto menyebutkan penghentian itu hanya sementara. Sampai pengusaha tambang memenuhi kelengkapan syarat upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). ‘’Tidak boleh operasi dulu. Karena tidak bermanfaat bagi masyarakat,’’ tegasnya.

DLH merekomendasikan pengusaha untuk membuat kolam penampungan hasil penyaringan pasir. Tidak hanya satu kolam. Tapi, ada tahapan-tahapan untuk kolam itu. ‘’Minimal harus ada empat sampai lima kolam saring. Sehingga, air hasil pencucian pasir itu jernih saat dibuang,’’ bebernya.

Sapto menyebut pengusaha telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP). Hanya, belum memenuhi syarat terkait dokumen UKL-UPL. ‘’Sebagai pihak yang mengeluarkan izin UKL-UPL, kami minta itu harus dipenuhi. Karena itu, untuk sementara jangan operasi dulu,’’ katanya.

Dalam kasus ini, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk menutup aktivitas penambangan pasir tersebut. Sebab, kewenangan itu ada di Pemprov Jatim. Pihaknya hanya berwenang menghentikan operasional penambangan. ‘’Kalau penutupan bukan kewenangan kami,’’ tandasnya. (her/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button