AdvertorialNgawi

Tak Ada Klausul DD dihapus, Perppu Justru Jadi Proteksi Pengambil Kebijakan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – DPRD Ngawi meminta para kepala desa tidak cemas dalam menanggapi isu penghapusan dana desa (DD) seiring dengan diterbitkannya Perppu Nomor: 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Perppu itu justru diklaim menjadi penguatan hukum terhadap pengambil kebijakan untuk menanggani Covid-19.  ‘’Kami justru melihat Perppu itu menjadi penguatan hukum terhadap apa yang dilakukan pengambil kebijakan, termasuk kepala desa untuk menangani Covid-19,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Rabu (10/9).

Antok, sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko menyampaikan bahwa dalam Perppu tersebut memang ada salah satu klausul yang saat ini dipertanyakan kepala maupun perangkat desa. Ada pasal yang menyebutkan Pasal 72 ayat 2 Undang-undang Nomor: 6/2014 tentang Desa tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan Covid-19 atau ada ancaman bahaya terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks ketentuan di peraturan tersebut, Antok mengatakan tidak ada klausul atau kata yang menyatakan dana desa akan dihapus. ‘’Yang perlu dipahami, tidak hanya DD dalam pasal itu. Tapi juga terkait kebijakan perubahan APBD maupun APBDes yang bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setahun dan sebagainya,’’ paparnya.

Jika Perppu itu tidak ada, Antok menyebut kekuatan hukum terkait kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 ini justru menjadi lemah. Landasan filosofis serta latarbelakang diterbitkannya Perppu tersebut pun sudah jelas. Dalam rangka penanganan Covid-19 atau ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. ‘’Kami rasa juga belum perlu mengkonsultasikan masalah ini ke DPR RI karena semua sudah cukup jelas,’’ ungkapnya.

Begitu juga terkait dengan penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala maupun perangkat desa. Antok sepakat dengan langkah Bupati Ngawi Budi “Kanang” Sulistyono yang tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11/2019. Di mana siltap dan tunjangan kepala maupun perangkat desa dipastikan tetap sama, tidak ada pengurangan seperti yang dikhawatirkan. ‘’Karena dasarnya sudah jelas, PP Nomor 11/2019 itu,’’ terangnya.

Meski demikian, Antok tetap mengapresiasi langkah Asosiasi Kepala Desa (AKD) Ngawi untuk melakukan audiensi dengan DPRD. Hal itu menunjukkan bahwa DPRD merupakan lembaga yang mewakili rakyat, termasuk pada kepala desa tersebut. Selain pimpinan dewan, hadir juga ketua dan anggota Komisi I dalam audiensi di ruang Banmus DPRD Ngawi kemarin (10/6). ‘’Kami minta agar hasil audiensi ini bisa disosialisasikan kepada semua kepala desa,’’ harapnya. (tif/c1/odi/adv) 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button