AdvertorialNgawi

Tagih Penjelasan Upaya Penanganan Covid-19, Komisi II DPRD Ngawi Gelar RDP dengan OPD

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Meski di tengah situasi pandemi Covid-19, Komisi II DPRD Ngawi tetap menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab wakil rakyat kepada masyarakat untuk selalu melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. ‘’Adanya wabah Covid-19 ini bukan alasan untuk berhenti, tapi justru sebaliknya,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Ngawi Siswanto Kamis (23/4).

Sebagai wakil rakyat, pihaknya merasa punya kewajiban untuk tetap melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya. Terutama untuk mengawasi kinerja OPD yang menjadi mitra kerja mereka. Salah satu bentuk pengawasan itu bisa melalui kegiatan RDP yang digelar pada Selasa dan Rabu lalu itu. ‘’Kebetulan sejauh ini kami juga belum menerima informasi apa pun terkait penanganan Covid-19 di Ngawi,’’ ungkapnya.

Karena itu, pihaknya sengaja mengundang beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan upaya penanganan wabah Covid-19 tersebut.  Di antaranya, dinas kesehatan (dinkes), RSUD dr Soeroto, dinas sosial (dinsos), BPBD, serta dinas pendidikan (dindik) setempat. ‘’Terus terang kami juga ingin tahu, sejauh mana peran OPD-OPD tersebut dalam membantu penanganan Covid-19 di Ngawi. Termasuk bagaimana penyerapan anggarannya, apakah ada kendala atau tidak,’’ ujarnya.

Berdasarkan hasil RDP, Siswanto mengungkapkan bahwa dari sejumlah anggaran yang tersedia ternyata masih belum bisa diserap semua oleh dinas terkait. Misalnya di dinkes dan RSUD dr Soeroto yang baru bisa menyerap anggaran dari internal OPD tersebut. Siswanto mengatakan bahwa hal semacam itu perlu dicarikan solusinya bersama-sama. ‘’Dari dinsos juga menyampaikan bahwa masih ada beberapa data yang belum bisa membuka rekening bantuan dan sebagainya,’’ imbuhnya.

Untuk BPBD, lanjut Siswanto, kabarnya sudah menggunakan anggaran dari bantuan tidak terduga (BTT) untuk pembelian masker dan cairan disinfektan di samping belanja keperluan OPD selama pandemi Covid-19. Sedangkan untuk dindik, pihaknya lebih banyak menanyakan soal pergeseran anggaran untuk membantu penanganan Covid-19. ‘’Kami sudah menerima informasinya, meski belum sepenuhnya. Nanti akan kami bahas dulu di internal komisi,’’ terangnya.

Hasil pembahasan itu, kata dia, bakal digunakan sebagai acuan komisi II melakukan tindak lanjut. Siswanto mengaku bakal melakukan kroscek ke lapangan terkait laporan-laporan OPD tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan kepastian langsung di lapangan. ‘’Supaya kami juga tahu lebih jelas. Bagaimana sebenarnya kondisi penanganan Covid-19 di bawah,’’ ungkapnya.

Siswanto juga tidak menampik rencana untuk menggelar RDP lanjutan. Pihaknya ingin memastikan penanganan Covid-19 di Ngawi berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana yang dibuat. Apalagi, anggaran untuk penanganan Covid-19 itu mencapai puluhan miliar rupiah. Pun diperoleh dari pengalihan anggaran kegiatan lain yang dianggap tidak mendesak. ‘’Yang pasti, kami akan terus menjalankan peran kami sebagai lembaga kontrol dan pengawasan kinerja pemerintah daerah,’’ tegasnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close