Madiun

Tabuh Genderang Perang Melawan Prostitusi

Sudah 74 tahun Indonesia merdeka. Ternyata, Kabupaten Madiun belum merdeka dari praktik prostitusi terselubung. Demi mengimplementasikan semangat visi keempat, yakni berakhlak, kabupaten ini gencar bersih-bersih prostitusi.

—————————————-

DUA BELAS jam sebelum los Pasar Muneng, Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, dibongkar Kamis lalu (8/8), Bupati Ahmad Dawami bertatap muka dengan sejumlah warga desa setempat. Pertemuan di balai Desa Muneng malam itu menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Menghapus stigma negatif pasar mingguan itu sebagai penyedia jasa esek-esek selama puluhan tahun. Serta mengakomodasi para pedagang terdampak dengan mencarikan tempat berjualan baru. ‘’Boleh benci maksiat, tapi jangan benci pelakunya. Tetap ada program pra-eksekusi hingga pasca penutupan,’’ kata bupati di hadapan warga.

Pemkab menargetkan kabupaten ini merdeka dari praktik prostitusi sebelum 2019 berakhir. Selain Pasar Muneng, petugas telah menyegel puluhan warung remang (warem) di Desa Pajaran, Saradan, dan kawasan belakang Kantor Pos Jiwan, Mei dan Juni lalu. Lalu warem di kawasan tempat pemakaman umum (TPU) China di Desa Sambirejo, Jiwan, awal bulan ini. ‘’Di sisa tahun ini semua warem ditengarai prostitusi akan dibersihkan,’’ tegas Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto.

Eko menyebut tim ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sedang menelusuri warem yang biasa jadi tempat mangkal para pekerja seks komersial (PSK). Meski belum ada data final, tim sudah punya gambaran tiga lokasi terindikasi. Dua di antaranya warem wilayah Dolopo dan Mejayan. Praktik prostitusi dua tempat itu tergolong kecil dibandingkan Muneng atau Sambirejo. ‘’Yang ketiga eks lokalisasi Gude, Desa Teguhan, Jiwan, kabarnya masih jadi tempat praktik WTS (wanita tunasusila, Red),’’ ujarnya.

Menurut dia, tidak ada kendala penertiban lokasi prostitusi. Sebelum memutuskan membongkar, komunikasi intens dengan lingkungan sekitar harus dilakukan. Langkah penertiban juga perlu mendapat dukungan tokoh masyarakat setempat. Serta menggandeng instansi terkait lain. ‘’Intinya, biar tidak melanggar HAM (hak asasi manusia, Red),’’ tuturnya.

Imbas penertiban, tidak menutup kemungkinan para WTS eksodus ke tempat lain atau membuka titik baru. Eko menyebut pihaknya akan terus melakukan monitoring. Rutin patroli mencegah munculnya pelanggaran Perda 4/2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. ‘’Laporan warga dan pemerintahan desa sangat berarti bagi kami,’’ jelasnya.

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPAD) Kabupaten Madiun Agrim Churnia mengatakan, tidak ada kompleks prostitusi di kabupaten ini. Karakteristiknya para pekerja seks komersial (PSK) itu memanfaatkan warung sebagai tempat mangkal. Mereka hanya sekadar mampir, bukan menetap. ‘’Jadi, PSK-nya itu datang dan pergi,’’ ungkapnya.

Agrim menyebut PSK yang kehilangan tempat mangkal berpotensi jadi liar. Entah di kabupaten ini atau luar daerah. Sebab, mayoritas orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dari kalangan WTS itu bukan asli Kabupaten Madiun. Pengawasan lembaganya jadi sulit karena tidak tahu lokasi keberadaannya. ‘’Tapi, secara umum tidak ada masalah karena masih bisa menggali informasi dari ODHA lainnya. Biasanya mereka tetap menjalin komunikasi,’’ paparnya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button