Madiun

Tabrak Izin Pemanfaatan Ruang, Petugas Satpol PP Segel Bangunan Setengah Jadi

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun kembali bertindak tegas Kamis (26/9). Kali ini bangunan setengah jadi di Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, disegel. Gedung ini dinilai menabrak Perbup 16/2019 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang. Lokasinya sekitar dua kilometer dari kediaman Bupati Ahmad Dawami. ‘’Melakukan aktivitas pembangunan meski izinnya belum ada,’’ kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kabupaten Madiun Eko Budi Hastanto.

Bangunan itu milik Indri Ernawati, warga setempat. Terbagi menjadi tiga bagian. Bangunan depan berukuran lebih kecil untuk toko pertanian. Meteran listrik dan keramik terpasang di ruangan seluas 40 meter persegi itu. Bangunan tengah yang sudah tertutup asbes untuk menyimpan bibit tanaman. Sedangkan paling belakang untuk menjemur padi. ‘’Pembangunannya dimulai tahun ini. Status tanahnya kami belum tahu,’’ ujarnya.

Petugas satpol PP menancapkan papan berukuran 1 meter x 80 sentimeter di bagian depan masuk lahan lokasi bangunan itu. Bertuliskan: Tempat Ini Ditutup atau Dihentikan Kegiatannya. Karena Belum Ada Izin dari Pemkab Madiun. Garis pembatas dikaitkan pada bagian depan toko sisi barat dan tembok sisi timur. Hingga menutup akses masuk bangunan tersebut.

Eko menerangkan, pemilik telah mendaftar administrasi perizinan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Setelah pihaknya melayangkan surat peringatan (SP) awal bulan ini. Sayangnya, pemilik tetap melakukan kegiatan pembangunan kendati urusan itu belum tuntas. ‘’Ketika ditegur, aktivitas pembangunan berhenti. Tapi, diam-diam kembali dilanjutkan, meski tidak mutlak,’’ ungkapnya.

Dalam proses legalitas, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) bakal mengkaji boleh tidaknya lokasi didirikan bangunan. Termasuk berbenturan tidaknya dengan kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang dikeluarkan dinas pertanian dan perikanan (disperta). Ketika dokumen izin telah dikantongi, pemilik harus melengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB). ‘’Disesuaikan Perda 4/2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bagian bangunan gedung,’’ tutur Eko seraya menyebut segel bakal dilepas bila pemiliknya sanggup menunjukkan izin komplet.

Proses penyegelan kemarin tanpa dihadiri perwakilan pemilik bangunan. Hanya ada perwakilan pemerintah desa dan forpimca. Secara bergiliran mereka menandatangani berita acara penutupan. Salah seorang petugas satpol PP sempat menghubungi Indri via telepon. Namun, pemilik itu tidak bisa datang dengan alasan ada kepentingan. Wakil yang disebut akan menggantikannya pun tidak hadir. Korps penegak perda memutuskan pergi setelah menunggu lama. (cor/c1/sat) 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button