Magetan

Sudah 24 Guru Terkonfirmasi Korona, Mayoritas Kasus Transmisi Lokal

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Rencana pemkab kembali menggelar pembelajaran tatap muka terus dimatangkan. Pasalnya, banyak faktor yang memengaruhi kegiatan belajar-mengajar di kelas tersebut. Seperti muncul 24 kasus guru terkonfirmasi. ‘’Sebanyak 23 guru sudah sembuh. Hanya satu yang sekarang masih dirawat,’’ kata Ketua Tim Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Magetan Didik Setyo Margono Rabu (14/10).

Selama ini diakuinya banyak guru SMP yang terpapar korona. Jumlahnya sembilan orang. Kasusnya disebabkan transmisi lokal. ‘’Buktinya, banyak kejadian satu sekolah lebih dari satu orang terkonfirmasi Covid-19,’’ jelasnya.

Selain tenaga pendidikan, Didik menyebut kasus penularan korona di kalangan tenaga medis cukup tinggi. Kemarin pun bertambah satu menjadi 13 kasus. Sedangkan, di kalangan ASN pemkab terdapat delapan kasus konfirmasi. ‘’Di Inspektorat yang terkonfirmasi orang tuanya. Sedangkan, anaknya negatif,’’ terangnya. (odi/c1/her)

Desak Yustisi Kantor Dinas

MERAJALELANYA kasus Covid-19 di lima kantor organisasi perangkat daerah (OPD) dituding akibat kelenaan Pemkab Magetan. Penanggulangan virus itu hanya berkutat pada mobilitas masyarakat umum. ‘’Buktinya, operasi yustisi hanya di jalan, tidak masuk perkantoran,’’ kata Direktur LSM Centre Coruption Watch Magetan Beni Ardi Rabu (14/10).

Menurut Beni, penegakan protokol kesehatan (prokes) di kantor OPD ala kadarnya. Pemkab seolah lupa bahwa korona menyerang siapa pun. Ironisnya, yang terinfeksi penegak prokes. ‘’Jalankan operasi yustisi di kantor. Disiplinkan prokes ASN (aparatur sipil negara, Red) karena menjadi percontohan warga,’’ desaknya.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Magetan Saif Muchlissun menepis bahwa pihaknya terlena. Dia juga membantah maraknya klaster perkantoran di lingkup pemkab karena penerapan prokes yang asal-asalan. ‘’Mobilitas masyarakat saat ini tinggi. Jadi, risiko penularan di mana pun selalu ada,’’ ujarnya.

Muchlis, sapaan Saif Muchlissun, tidak menjawab kala ditanya bisa tidaknya operasi yustisi di kantor dinas. Namun, dia menyebut setiap kantor OPD ada satgas disiplin prokes. Badan kepegawaian daerah juga mengatur jam kerja ASN. ‘’Kami sesuaikan situasi dan kondisi peta sebaran Covid-19,’’ ucap Muchlis. (odi/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close