Madiun

Stimulus Gaji Pekerja Ditunda Akhir Bulan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Stimulus gaji batal cair Selasa (25/8). Terkendala proses validasi berjenjang dari BPJS Ketenagakerjaan dan kementerian terkait. Diperkirakan, bantuan bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta itu dicairkan akhir bulan ini.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun Tito Hartono menyebut, total pengajuan dari wilayah kerjanya mencapai 34.452 pekerja. Berasal dari 1.466 perusahaan atau badan usaha. Dari total itu, 96,68 persen (33.377 pekerja) telah terverifikasi. Masih tersisa 0,54 persen (187 pekerja) yang belum dinyatakan valid. ‘’Baru kemarin malam (Senin, Red) kami diinformasikan pusat kalau pencairan diundur,’’ katanya Selasa (25/8).

Data invalid ditemukan lantaran nomor rekening tidak sesuai identitas pekerja yang didaftarkan. Karenanya, BPJS Ketenagakerjaan masih menantikan pemutakhiran data dari perusahaan hingga 31 Agustus mendatang. ‘’Kami sudah menginformasikan data yang belum valid ini ke perusahaan terkait. Perbaikannya bisa mengakses kanal resmi kami atau langsung datang ke kantor cabang,’’ jelasnya.

Data ini bersifat fluktuatif. Sehingga masih berpotensi bertambah hingga batas akhir pemutakhiran data. Per 24 Agustus, data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 45.735 pekerja dari 2.746 perusahaan atau badan usaha. Jika dikurangi peserta yang tidak memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan seperti pegawai tetap BUMN, potensi penambahan diperkirakan berkisar lima ribuan. ‘’Itu kisaran data yang masih belum melaporkan rekeningnya kepada kami,’’ bebernya.

Sisa taksiran data itu menjadi pekerjaan rumah yang bisa dituntaskan hingga masa akhir pemutakhiran. Jika perusahaan proaktif mengirimkan data sebelum deadline, seluruh peserta dapat merasakan manfaat stimulus gaji ini. ‘’Apakah tidak tahu program ini atau memiliki masalah perbankan, kami harapkan perusahaan proaktif,’’ tegasnya.

Pada sisi lain, pekerja yang dirumahkan dapat mendaftarkan sebagai calon penerima bantuan. Syaratnya peserta aktif pada segmen penerima upah dengan iuran premi Rp 150 ribu per bulan minimal per 30 Juni tahun ini. Selain itu, upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp 5 juta, serta bukan PNS dan karyawan BUMN. ‘’Bagi yang memenuhi syarat bisa menghubungi perusahaan sebelumnya, selanjutnya kami verifikasi,’’ ujarnya.

Tito mencontohkan salah satu perusahaan di wilayah kerjanya yang mem-PHK sekitar 2.600 pekerja. Mereka masih terdaftar sebagai peserta aktif per 26 Juni. Sehingga pekerja yang di-PHK tersebut memenuhi syarat untuk mengajukan sebagai calon penerima bantuan. ‘’Meskipun sudah tidak bekerja, asalkan memenuhi syarat itu bisa mendaftar sebagai calon penerima bantuan. Kami minta bantuan perusahaan yang bersangkutan untuk memfasilitasi,’’ tuturnya.

Menghindari bantuan ganda pekerja yang dirumahkan dari kementerian lain, pihaknya melakukan langkah verifikasi berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Melalui cara itu pula, pekerja yang bekerja di dua perusahaan serta didaftarkan sebagai peserta aktif oleh kedua perusahaan, dipastikan tidak mendapatkan bantuan ganda. ‘’Data di-sharing. Meskipun datanya dua karena bekerja di dua perusahaan, tetap dapatnya satu. Tidak dobel,’’ terangnya.

Pegawai non-PNS di lingkup pemerintah dan terdaftar sebagai peserta aktif minimal per 30 Juni dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta dapat mengajukan permohonan. Termasuk karyawan tidak tetap atau kontrak di lingkup BUMN. ‘’Itu sudah termasuk total data kami. Kami sinergi ke UPTD terkait, dan non-PNS mayoritas sudah memberikan laporan pemutakhiran data ke kami,’’ urainya.

Tito menjelaskan, meski mundur, skema pencairan tetap sama. Yakni, dibagi menjadi dua termin. Masing-masing Rp 1,2 juta untuk dua bulan. Total bantuan yang diterimakan sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan langsung dikirimkan ke rekening masing-masing pekerja. ‘’Agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, dibelanjakan produk UMKM lokal di daerah masing-masing terutama di Madiun Raya,’’ pintanya. (kid/c1/fin)

PGRI-IGI: Guru Honorer Layak Dapatkan Insentif

PENDIDIK juga layak mendapatkan dana insentif dari pemerintah pusat. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendukung wacana perluasan penerimaan manfaat bantuan subsidi upah (BSU) kepada guru honorer. ‘’Insentif itu sangat meringankan beban guru di masa pandemi ini,’’ kata Ketua PGRI Madiun Hariyadi Selasa (25/8).

Betapa sulitnya guru honorer yang selama ini hanya berpenghasilan minim. Namun, dituntut mengampu pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang notabene memerlukan dukungan paket data internet. ‘’Belajar daring (dalam jaringan, Red) itu butuh biaya lebih,’’ ungkapnya.

Karena itu, penyaluran insentif haruslah merata. Seyogianya, sasaran BSU tak hanya guru honorer yang terdaftar BPJamsostek. ‘’Jika regulasinya hanya untuk guru honorer yang sudah menjadi anggota BPJamsostek selama 6 bulan sampai 1 tahun, banyak yang tidak ter-cover. Karena tidak semua guru honorer terdaftar,’’ terangnya.

Hariyadi mendesak pemerintah pusat memikirkan mekanisme penyaluran yang merata. Sehingga seluruh guru honorer dapat ter-cover jaminan pengaman sosial di masa pandemi ini. ‘’Kami mendesak seluruh guru honorer terdata untuk mendapatkan bantuan insentif. Tidak pandang bulu,’’ tegasnya.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Madiun Ajar Putra Dewantoro mengatakan bahwa guru sangat terdampak di masa pandemi ini. Guru honorer bagian dari agen perubahan dalam mencerdaskan bangsa sehingga layak mendapatkan insentif. ‘’Banyak guru honorer yang upahnya tidak layak. Pemerintah harus memfasilitasi mereka,’’ tuturnya.

Dia menyebut, guru honorer SMA/SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim hanya menerima upah Rp 950.000 per bulan. Sedangkan guru honorer SMP dan SD, besaran upahnya sesuai kebijakan masing-masih daerah. ‘’Masih banyak yang di bawah UMR (upah minimum regional, Red),’’ ungkapnya.

Kadindik Kota Madiun Heri Wasana berharap guru honorer bersabar hingga ada petunjuk teknis terkait. Sejauh ini, BSU bagi kalangan pendidik honorer masih sebatas wacana. ‘’Kami belum tahu petunjuk teknisnya seperti apa,’’ ujarnya. (mg3/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close