AdvertorialMadiun

Sodorkan Tiga Raperda Inisiatif ke Eksekutif

MADIUN – Tiga draf raperda inisiatif DPRD tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sistem kesehatan daerah, serta penanggulangan gelandangan dan pengemis ’’di-launching” dalam rapat paripurna di gedung dewan kemarin (25/2). Tiga raperda baru itu dibuat dewan sebagai tindak lanjut dari program Propemperda 2019 yang sebelumnya telah disepakati dengan pemkot.

Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, pembentukan perda dilakukan lantaran melihat tiga pokok masalah tersebut sangat penting. Penanggulangan gelandangan dan pengemis, misalnya. Menurut dia, adanya perda itu bisa membuat warga Kota Madiun semakin nyaman karena penerapan sanksi berikut pencegahan gelandangan. ‘’Kalau toh nanti ada buangan gelandangan dari luar daerah, kita bisa menangkal dengan adanya perda ini,’’ katanya.

 

Ada beberapa persoalan sosial yang membuat pengemis dan gelandangan sulit dikenai sanksi pidana meskipun ketentuannya sudah diatur dalam KUHP. Salah satunya karena faktor substansi norma, struktur kelembagaan, maupun sosial kultural masyarakat. ‘’Adanya perda itu nanti biar Kota Madiun tidak jadi daerah buangan gelandangan maupun pengemis dari daerah lain,’’ terang Istono.

Hal sama juga berlaku pada raperda inisiatif tentang sistem kesehatan daerah. Istono mengungkapkan keberadaan perda itu nantinya sebagai landasan, pedoman, dan arah penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh pemkot. ‘’Ini menjadi komitmen kami sebagai bentuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat,’’ jelas politikus Partai Demokrat itu.

Setelah penyampaian nota penjelasan DPRD atas tiga raperda inisiatif itu, lanjut Istono, bakal dilakukan pembahasan dengan pemkot. Hanya, terkait jadwal pembahasan tiga rancangan produk hukum itu bergantung dari eksekutif. Karena raperda itu merupakan usulan dari dewan. ‘’Berbeda kalau raperda itu usulannya dari eksekutif, sesuai mekanismenya kami yang menjadwalkan pembahasannya,’’ terang Istono.

Dia berharap tiga raperda inisiatif itu bisa selesai sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg). Serta paling tidak sebelum masa jabatan anggota dewan periode 2014–2019 berakhir pada Agustus mendatang. ‘’Mudah-mudahan sebelum pileg sudah selesai. Dan, paling lambat sebelum Agustus 2019,’’ tandas Istono. (her/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button