Ponorogo

Soal Pemekaran Wilayah, Pekan Depan Konsultasi ke Kemendagri

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Upaya pembentukan dua kecamatan baru terus digenjot. Sekalipun syarat jumlah penduduk tidak tercukupi, Bupati Ipong Muchlissoni tetap pede usulan yang pemkab ajukan soal pemekaran wilayah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Masalah jumlah penduduk itu fleksibel,’’ kata Ipong Rabu (4/12).

Progres pembentukan Kecamatan Kota Lama dan Sumberejo sekarang sudah masuk tahap akhir. Rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur tentang pemekaran wilayah itu sudah masuk finalisasi. Diawali dengan serap aspirasi oleh para anggota panitia khusus (pansus) A DPRD. Bahkan, dalam waktu dekat eksekutif-legislatif akan berkonsultasi ke Kemendagri untuk meminta persetujuan.

Yang jelas, Ipong memastikan berbagai persyaratan dasar, teknis, dan administratif yang diatur dalam PP 17/2018 tentang Kecamatan sudah terpenuhi. Seperti soal penentuan jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, jumlah kelurahan/desa di calon kecamatan baru, hingga usia minimal kecamatan-kecamatan yang akan dimekarkan. ‘’Kami sudah konsultasi juga dengan Kemendagri dan pemprov,’’ ujarnya.

Dalam PP 17/2018, jumlah penduduk minimal bagi desa paling sedikit adalah enam ribu jiwa. Sedangkan untuk kelurahan, minimal delapan ribu jiwa. Tapi, fakta di lapangan tidak banyak desa yang mempunyai penduduk sebanyak itu. ‘’Kalau di Ponorogo, satu desa yang penduduknya lebih dari enam ribu itu bisa dihitung jari. Aturan itu fleksibel. Kalau harus begitu, tidak akan ada pemekaran kecamatan di daerah-daerah lain,’’ bebernya.

Kalau semua tahapan tersebut dapat dipenuhi, Ipong mengatakan pembangunan sarpras di dua kecamatan baru itu siap dimulai pada 2021. Termasuk melakukan penataan administrasi kependudukan (adminduk) atau pencatatan pertanahan sesuai dengan hasil serap aspirasi pansus A DPRD. (naz/c1/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button