Ponorogo

Soal Menara Seluler Kertosari, DPMPTSP Malah Salahkan Pengusaha

Tuding Minim Sosialisasi ke Masyarakat

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Keberadaan menara seluler di Jalan Ukel, Kertosari, Babadan, Ponorogo, makin ruwet. Tower itu tiba-tiba tegak berdiri meski warga setempat tak merestui. Sebab, pengusaha tetap bisa mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Belakangan,  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Ponorogo selaku pihak pemberi izin berkelit. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu justru menuding kisruh terjadi karena pengusaha minim sosialisasi.

Kendati seluruh persyaratan perizinan telah terpenuhi, bukan berarti pengusaha bisa mengabaikan aspirasi masyarakat sekitar. ‘’Mungkin, ini (protes warga, Red) karena sosialisasi yang belum optimal,’’ kata Plt DPMPTSP Ponorogo Sapto Djatmiko Kamis (16/7).

Berdasarkan data di mejanya, seluruh persyaratan pendirian menara seluler telah dipenuhi pengusaha. Pun melibatkan sejumlah OPD dalam menerbitkan perizinan. Seperti kesesuaian cell plan, penerbitan IMB, dan lainnya. ‘’Kalau sudah mendapat rekomendasi dari dinas terkait, tentu kami tidak bisa melarang. Sistem secara otomatis akan menerbitkan perizinannya,’’ dalih Sapto.

Menurut dia, pengurusan berbagai izin dilakukan secara daring melalui sistem online single submission (OSS). Lantaran sudah mendapat persetujuan OPD teknis, Sapto menduga pengusaha kurang menanggapi aspirasi warga. ‘’Mungkin terlalu mengabaikan atau belum responsif terhadap warga lingkungan sekitar,’’ kelitnya.

Sapto menegaskan lingkungan tempat pendirian menara perlu mendapat sosialisasi. Khususnya, dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL). ‘’UKL-UPL itu lingkungan harus mengetahui. Terkait cell plan di dinas pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman (DPUPKP), lingkungan juga harus tahu,’’ bebernya.

Terkait tuntutan warga membatalkan perizinan, menurut Sapto, ada proses yang perlu ditempuh. Pihaknya tidak bisa serta merta membatalkan. Harus ada alasan jelas dari OPD teknis. Dia menyarankan pengusaha duduk bersama dengan warga membahas jalan keluar terbaik. ‘’Membatalkan izin langsung tanpa ada rekomendasi dari OPD teknis bisa digugat. Karena itu, pengusaha lebih baik melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar,’’ ujarnya. (naz/c1/sat)

DPUPKR Sebut Memungkinkan IMB Dicabut

DARI sisi teknis, penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) menara seluler di Kertosari sudah memenuhi tujuh elemen penilaian. Elemen tersebut jadi acuan DPUPKR dalam memutuskan penerbitan IMB. ‘’Sudah dibahas dan disidangkan bersama tim ahli bangunan gedung,’’ kata Kabid Penataan Ruang DPUPKR Juli Wibowo Kamis (16/7).

Menurut Juli, pengusaha tower telekomunikasi harus menempuh sejumlah perizinan. Pertama, rekomendasi cell plan harus sesuai peruntukan zona. Kedua, harus memperhatikan minimal kecukupan jarak udara antarmenara. Di wilayah perkotaan, jarak minimal 400 meter. ‘’Ternyata lebih dari 400 meter, maka proses perizinan dapat dilanjutkan hingga penerbitan IMB,’’ ujarnya.

Sedangkan tujuh elemen penilaian meliputi peruntukan dan intensitas, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan. ‘’Lalu disidangkan tim ahli bangunan gedung,’’ urainya.

Jika sidang memutuskan layak, IMB dapat diterbitkan. Terkait protes warga Kertosari, menurut Juli, masih memungkinan pencabutan IMB. Namun, dasar pencabutannya harus teknis. ‘’Perlu dilihat kesesuaian dokumen perencanaan teknis dari pemohon dengan kenyataan di lapangan. Kalau sudah sesuai, tidak ada alasan teknis untuk mencabut IMB,’’ jelas Juli. (naz/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close