Advertorial

Soal KLA, Pemkot Madiun Pastikan Konsisten Penuhi Kebutuhan Hak Dasar Anak

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Status sebagai kota layak anak (KLA) coba ditingkatkan Pemkot Madiun. Seperti dengan menunjang kebutuhan hak dasar anak. Termasuk di antaranya melaksanakan enam indikator KLA sekaligus dibarengi dengan inovasi baru.

Enam indikator itu meliputi sektor kelembagaan, hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan; pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.

Wali Kota Madiun Maidi mengaku pihaknya sangat konsen membangun SDM. Misalnya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Seperti memberlakukan pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning bagi peserta didik SD-SMP selama pandemi Covid-19. ‘’Dengan begitu, mood siswa untuk mengikuti pembelajaran tetap terjaga,’’ katanya, Senin (31/5).

FOTO: DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN

Selain itu, tambah dia, banyak inovasi lain yang telah diciptakan Pemkot Madiun untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Di antaranya, seluruh ruang terbuka hijau (RTH) dilengkapi dengan fasilitas bermain anak, lapak UMKM sebagai tempat rekreasi, serta program seragam gratis bagi siswa baru. ‘’Lainnya, ada anak tidak mampu kalau ingin pembelajaran daring kami siapkan laptop. Wifi gratis juga terpasang di 1.750 titik sampai tingkat RT dan pos kamling pun ada. Ada juga beasiswa di perguruan tinggi,’’ terang Maidi.

Mantan Sekda Kota Madiun itu menyebut ada tidaknya verifikasi lapangan dari Kementerian PPPA, pemkot tetap memperhatikan kondisi perkembangan anak. Mulai perencanaan program, kegiatan, pelaksanaan hingga penganggaran. ‘’Saya memang menginginkan anak Kota Madiun itu bisa menjadi generasi yang unggul di segala aspek,’’ ungkapnya.

FOTO: DISKOMINFO FOR RADAR MADIUN

Seperti diketahui sejak menyandang KLA pada tahun 2017 lalu, pemkot telah membuat payung hukum berupa perda maupun peraturan wali kota. Seperti perda 16/2017 yang mengatur tentang komitmen pelaksanaan KLA. Lalu, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan yang dituangkan dalam perda 9/2015.

Selain itu, ada pula perda 32/2017 yang mengatur tentang perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar, Serta peraturan wali kota 2/2019 mengenai petunjuk pelaksanaan perda 16/2017. Tidak hanya itu ada juga keputusan wali kota yang mengatur tentang pembentukan Gugus Tugas KLA Kota Madiun dan forum anak. (her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button