Madiun

Soal Bakal CPNS Didiskualifikasi, BKN Butuh Konfirmasi dari BKD

MADIUN – Diskualifikasi 10 bakal calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 Pemkab Madiun belum didengar Kantor Regional (Kanreg) II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya. Institusi kepanjangan tangan BKN di Jakarta itu gelap informasi ihwal pencoretan 10 peserta karena masalah jeda akreditasi program studi (prodi). ‘’Saya harus konfirmasi dulu dengan BKD Kabupaten Madiun,’’ kata Kepala Kanreg II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko kemarin (18/2).

Tauchid belum berani berkomentar terkait kasus pembatalan di Kabupaten Madiun karena masalah jeda akreditasi itu. Dia perlu mengetahui latar belakang pencoretan pelamar formasi guru, perawat, dan penyuluh sosial tersebut. Sebab, sepengetahuannya, penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan akreditasi sangat kompleks. Menyesuaikan persyaratan yang diterapkan masing-masing panitia seleksi daerah (panselda). ‘’Saya belum tahu seperti apa kebijakan Pemkab Madiun,’’ ujarnya dihubungi via telepon seluler (ponsel).

Kebijakan yang dimaksud adalah syarat minimal akreditasi prodi A, B, atau C yang ditetapkan daerah. Kelolosan peserta bisa gugur bila tidak memenuhi standar tersebut. Juga ada pertimbangan linieritas antara jurusan yang diambil peserta dengan formasi yang dituju. ‘’Meski jurusannya sesuai kuota formasi, tapi harus didalami apakah jurusan itu sesuai tugas kerjanya kelak,’’ terangnya.

Ketika disinggung kasus WDS, salah seorang peserta TMS yang dihadapkan dua akreditasi lama dengan baru keluaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tauchid menyebut yang dijadikan acuan adalah akreditasi lama sesuai Permenristekdikti 32/2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. ‘’Masa jeda itu kan proses perubahan entah naik atau turun. Jadi, tinggal melihat syarat akreditasi di Kabupaten Madiun, kalau ditetapkan B maka yang akreditasi lama itu harus B,’’ paparnya.

Diketahui, Panselda Kabupaten Madiun mempersyaratkan akreditasi B saat kelulusan di formasi guru yang dituju WDS. Sedangkan peserta alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agustus 2011 itu lulus di tengah pergantian akreditasi BAN-PT. Yakni, akreditasi A di awal yang masanya berakhir Juni dan terbaru November tetap A pada tahun sama dengan kelulusan. Dimintai tanggapan, Tauchid menilai seharusnya tidak ada masalah. Sebab, akreditasi yang dikantongi lebih tinggi dari yang dipersyaratkan B. ‘’Tapi, untuk memastikan, saya perlu melihat lebih luas permasalahannya,’’ tuturnya.

Tauchid menyatakan, persoalan akreditasi prodi membuat peserta bisa dinyatakan TMS pada tahapan pemberkasan. Itu sesuai Permen PAN-RB 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS. Dia belum berani berkomentar terkait Surat Menteri PAN-RB B/480/M.SM.01.00/2018 tentang penjelasan perubahan Permen PAN-RB 36/2018 yang menjadi pegangan Unesa. Dokumen yang diklaim menjabarkan bahwa akreditasi tidak menjadi syarat wajib CPNS. ‘’Saya pelajari terlebih dulu isinya,’’ pungkasnya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button