News

Skema Sertifikasi Produk Sangat Tergantung Dari

×

Skema Sertifikasi Produk Sangat Tergantung Dari

Share this article

Skema Sertifikasi Produk Sangat Tergantung Dari – Situs web ini menggunakan cookie untuk mempersonalisasi konten dan menganalisis lalu lintas untuk memberi Anda pengalaman yang lebih baik. Kebijakan Cookie

Kami adalah platform Halal Hub terkemuka untuk pembelajaran dan pengajaran online. Jelajahi beberapa konten terpopuler kami dan pelajari sesuatu yang baru.

Skema Sertifikasi Produk Sangat Tergantung Dari

Muslim Scholars Halal Center merupakan lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM di Sumatera Barat. Pusat Cendekiawan Muslim Halal telah resmi terdaftar sebagai salah satu lembaga yang berwenang memberikan fasilitas pendukung PPH, sesuai dengan keputusan Presiden Otoritas Organisasi Penjaminan Produk Halal tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Catatan Pendukung Proses Halal. produk. Nomor. Pusat Halal Cendekiawan Muslim telah mendapat nomor registrasi 2201000025 dari BPJPH. Pusat Halal Cendekiawan Muslim menunjuk Pendamping PPH untuk melaksanakan petunjuk Peraturan Jaminan Produk Halal (JPH). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Kementerian Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 mengatur bahwa sertifikasi halal bagi UKM dapat dilakukan selain sistem normal. . Hal ini juga dapat dicapai sebagai bagian dari pengaturan diri. untuk mengumumkan. Kami secara terbuka mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung partisipasi UMKM dalam sertifikasi Halal. Persyaratannya adalah sebagai berikut: 1.      Muslim;2. Mereka mempunyai pemahaman dan pemahaman menyeluruh tentang hukum syariah mengenai kehalalan produk; 3. Memiliki pendidikan minimal S1 atau kemahasiswaan; 4. Dapat membimbing pelaku usaha (UMKM) dalam pengurusan Sertifikat Halal (SH) melalui deklarasi mandiri;5. Penandatanganan Perjanjian Integritas untuk mendampingi Proses Produk Halal (PPH) di lingkungan Pusat Halal Cendekiawan Muslim; 6. Menyatakan bersedia dan berhasil mengikuti pelatihan. Berikut dokumen yang harus disiapkan oleh calon pendamping PPH: 1. Surat lamaran2. CV3. Pindai KTP4. Scan ijazah akhir 5. Foto ukuran 3×4: 1 lbr     (latar belakang merah) Pendaftaran berakhir 10 Maret 2022. Penugasan untuk seluruh kota/kabupaten di Sumbar. Daftar, klik DI SINI. Memuat…

Oleoresin Memiliki Titik Kritis, Mengapa Bisa ??

Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2021 tentang Sertifikasi Halal (UMK) Usaha Mikro dan Kecil, diperlukan Mitra Pengolah Produk Halal (PPH) dalam penyelenggaraan Esensi Halal. Deklarasi adalah Skema Sertifikasi. diperlukan. Siapakah Sahabat Proses Produk Halal (PPH)? Pembantu Proses Produk Halal (PPH) adalah personel/individu yang melakukan proses verifikasi dan validasi klaim Halal oleh pelaku ekonomi. Moderator PPH sebaiknya mulai mendefinisikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK berdasarkan deklarasi pelaku ekonomi dengan badan moderator PPH yang membawahi moderator PPH. Pendamping PPH yang terdaftar secara resmi di BPJPH memiliki nomor registrasi yang diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendamping PPH. Pendidikan Berkelanjutan PPH ini berdasarkan Keputusan Presiden BPJPH Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Serentak PPH. Pendamping PPH yang terbukti berhasil akan dicalonkan oleh lembaga pendampingan BPJPH melalui Sihalal untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Apa saja syarat menjadi Pendamping PPH? Dalam Peraturan Kementerian Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal (UMK) Bagi Usaha Mikro dan Kecil, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Pendamping PPH: 1. Warga Negara Indonesia (WNI); 2. Islam; 3. Anda mempunyai pemahaman dan pemahaman menyeluruh tentang hukum syariah mengenai kehalalan produk; 4. Pendidikan Minimal: Gelar MA/SMA atau sederajat; 5. Anda memiliki Sertifikat Pelatihan Pendamping PPH. Pada persyaratan poin 5, seseorang yang ingin menjadi pendamping PPH harus mengikuti pelatihan pendamping PPH dan memberikan bukti lulus pelatihan pendamping PPH. Pelatihan Pendampingan PPH diselenggarakan oleh ormas Islam, perguruan tinggi terakreditasi dan lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Organisasi Islam, Perguruan Tinggi dan Lembaga Keagamaan Islam harus terdaftar pada BPJPH, disetujui atas perintah presiden BPJPH, dan mempunyai nomor registrasi resmi sebagai Lembaga Pendampingan PPH. Pendamping PPH harus menunjukkan integritas dan menerapkan Kode Etik Pendamping PPH dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik Sahabat PPH adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas Sahabat PPH sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan amanah orang yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat; 2. Jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi mengenai zat haram, najis, dan sorbet sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk kepentingan hasil Bantuan PPH; 3. Bersikap objektif, kritis dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil tanpa memberikan tekanan pada pemangku kepentingan bisnis; 4. Operator yang andal dan ekonomis yang mampu menjaga kerahasiaannya dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain; 5. Cermat dan rinci dalam meneliti data-data yang diperlukan untuk menemukan kebenaran; 6. Tidak menerima suap; 7. Jangan menyalahgunakan hak dan wewenang sebagai pendamping PPH. 8. Selalu menunjukkan akhlak yang baik. Pendamping PPH yang telah mempunyai nomor registrasi dan terdaftar resmi di BPJPH wajib memberikan bantuan PPH. Pendampingan PPH merupakan kegiatan yang mendukung usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan halal produk. Dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh moderator PPH terhadap pelaku usaha, harus dipastikan adanya sikap terbuka dan komunikasi yang baik antara moderator PPH dan Pelaku Usaha (PU). Berikut beberapa poin mengenai komunikasi antara pendamping PPH dan pemangku kepentingan usaha selama proses pendampingan: 1. Menjalin hubungan yang santun dan bersahabat dengan pemangku kepentingan usaha; 2. Mengkomunikasikan tujuan dukungan PPH dengan baik; 3. Menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat; 4. Mendorong dan memotivasi pelaku ekonomi dalam proses dukungan Pelayanan Kesehatan Masyarakat; 5. Menjaga komunikasi yang kuat selama proses pendampingan PPH; 6. Mendukung dan membimbing pelaku ekonomi dalam melengkapi dokumentasi yang diperlukan untuk deklarasi pelaku ekonomi; 7. Menjalin komunikasi yang berorientasi pada solusi dengan pernyataan para pelaku ekonomi untuk menyelesaikan permasalahannya selama proses dukungan untuk memperoleh sertifikat Halal; 8. Selalu berkomunikasi atas dasar moralitas. Mitra PPH yang melaksanakan hal di atas dijamin pendampingannya akan berjalan lancar dan lancar bersama para pelaku ekonomi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pendamping PPH agar Nomor Induk Pendamping PPHnya tidak dicabut: 1. Tidak memenuhi persyaratan Pembantu PPH; 2. Melanggar tugasnya sebagai pendamping PPH; 3. Tidak memberikan bantuan PPH selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 4. Mengundurkan diri; atau5. Untuk mati. Jadi sobat halal sudah paham kawan PPH kan? Pendamping PPH ternyata merupakan profesi yang sangat mulia. Fellow PPH dapat membantu pengurusan sertifikat Halal rekan UMK.

Baca Juga  Jarum Kompas Selalu Menunjuk Arah Utara Selatan Bumi Disebabkan Adanya

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penjaminan Produk Halal, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendapatkan sertifikat Halal secara GRATIS. Sertifikasi halal dimungkinkan oleh pihak lain yang terlibat dalam: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Alternatif pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil; 3. Pembiayaan dari dana kemitraan; 4. Sumbangan pemerintah atau perusahaan lainnya; 5. Dana Bergulir; atau6. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Mulai 1 Desember 2021 berlaku tarif layanan Utilitas Pelayanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pemberlakuan biaya layanan ini telah menyebabkan perubahan prosedur layanan pengajuan sertifikat Halal, dengan tujuan menerbitkan kode fasilitasi bagi penyedia fasilitas sertifikasi Halal gratis untuk usaha mikro dan kecil. Pihak yang memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis disebut juga fasilitator. Pendamping dapat memberikan sertifikasi halal gratis kepada pengusaha mikro dan kecil melalui sistem deklarasi mandiri sesuai ketentuan Peraturan Pokok BPJPH Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan BPJPH Nomor 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelayanan. Tarif Badan Layanan Umum menjamin kehalalan produk kepada penyelenggara. Pihak-pihak berikut dapat bertindak sebagai moderator: 1. Instansi/lembaga pemerintah 2. Pihak swasta; Atau 3. Pihak lain yang berkepentingan: Moderator membayar komponen biaya layanan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku ekonomi (self-declaration) ke rekening organisasi layanan publik penyelenggara jaminan produk halal. Besaran pembayaran Permohonan Sertifikat Halal dengan komponen biaya Deklarasi Pelaku Komersial yang diberikan oleh moderator adalah sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). komponen registrasi pemeriksa kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat Halal; 2. Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupee) untuk komponen audit dan pemantauan dengan mendukung proses produk halal; 3. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupee) untuk komponen insentif yang menyertai proses produk halal; dan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupee) untuk Komponen Sidang Fatwa Halal Majelis Ulama Indonesia ke-4. Moderator akan diberikan waktu untuk membayar biaya permohonan sertifikat oleh BPJPH selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal invoice, atas pemberitahuan dari operator ekonomi. Apabila moderator tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan, maka permohonan akan dibatalkan secara sepihak oleh BPJPH. Bukti pembayaran broker menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengeluarkan kode perantara yang digunakan oleh pelaku usaha yang dilayani oleh broker. Apabila jumlah pelaku usaha yang menggunakan kode fasilitasi sedikit, maka biaya yang telah dibayarkan kepada BPJPH tidak dapat dikembalikan. Sebagai penyedia peluang sertifikasi Halal gratis kepada pelaku komersial, moderator diberikan akses untuk membuat akun di Sihalal. Langkah-langkah berikut diperlukan bagi moderator untuk login ke Sihalal: 1. Moderator membuka browser saat ini dan memasukkan alamat https://ptsp.halal.go.id.2. Moderator membuat akun SIHalal dengan langkah sebagai berikut: a. Klik “Buat Akun”; B. Pilih jenis pengguna “Moderator”; C. Pada kolom Nama, isikan nama penanggung jawab pengelolaan SIHalal. D. Masukkan alamat email yang Anda gunakan untuk login ke SIHalal. Pastikan alamat email Anda aktif. Masukkan kata sandi minimal 8 karakter; F. Isi kata sandi verifikasi sama dengan isi kata sandi; G. Klik tombol “Kirim”. H. Setelah menyelesaikan proses registrasi, moderator akan menerima notifikasi untuk mengaktifkan akun; DH Periksa kotak masuk email yang terdaftar dan klik tombol “Aktifkan Akun”. J. Setelah mengklik tombol “Aktifkan Akun”, akan muncul notifikasi bahwa akun tersebut aktif.3. Setelah akun fasilitator diaktifkan, silakan buka kembali halaman login SIHalal dengan memasukkan nama pengguna (berupa alamat email) dan kata sandi lalu klik tombol “Login”.4. Pilih menu Profil dan masukkan informasi profil moderator, antara lain: a. Nama Pemohon : isikan nama moderator dengan lengkap. B. Alamat : diisi dengan alamat moderator.c. Provinsi : Nama provinsi dipilih sesuai dengan alamat moderator.d. Kabupaten/Kota: Nama kabupaten/kota dipilih berdasarkan alamat moderator. ke. Distrik: dipilih

Baca Juga  Apa Pentingnya Kita Memahami Isi Dari Suatu Iklan

Skema sertifikasi skkni, skema sertifikasi, skema sertifikasi profesi, skema sertifikasi lsp, skema sertifikasi kompetensi, skema sertifikasi bnsp, daftar skema sertifikasi bnsp