Madiun

Sidang Perdana Rawa Bhakti Residence Diagendakan Pasca Lebaran

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Warga penghuni Rawa Bhakti Residence resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Madiun. Gugatan itu teregister Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Mn tertanggal 11 Mei 2020. Warga berharap mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya atas rumah yang telah mereka tempati dan lunasi.

Ketua tim kuasa hukum Rio Saputra mengungkapkan, dalam gugatan wanprestasi itu warga menuntut sertifikat yang sudah seharusnya menjadi hak mereka diberikan. Terlepas pihak mana yang menyerahkan. Dari pihak PT Hasta Mulya Putra (PT HMP) selaku pengembang atau dari Bank Muamalat Indonesia yang melakukan sita. ‘’Ini adalah upaya hukum yang bisa kami lakukan,’’ kata Rio.

Rio membeberkan, di dalam gugatan tersebut warga tidak menghendaki ganti rugi materiil maupun immateriil. Namun, warga memperjuangkan hak secara penuh atas objek yang memang seharusnya menjadi milik mereka. ‘’Warga tidak mau diganti dengan nominal berapa pun. Warga ingin mendapatkan sertifikat yang seharusnya menjadi hak mereka,’’ lanjutnya.

Rio pun menegaskan, warga menggugat PT HMP selaku pengembang dan Ernawan Rahman Oktavianto selaku direktur. Kedua pihak itu dianggap telah ingkar janji sehingga merugikan warga penghuni perumahan. Warga juga mencatat Bank Muamalat Indonesia dan ATR/BPN Kota Madiun sebagai turut tergugat. ‘’Kami turutkan kedua pihak agar membuka akses informasi sebenar-benarnya di pengadilan,’’ ungkapnya.

Dalam gugatan wanprestasi tersebut, warga juga memohon peletakan sita. Artinya, warga memohon objek sengketa tidak boleh dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak mana pun atau diproses hukum yang lain. Baik dilelang, dijual, maupun transaksi pindah tangan lain ke pihak mana pun. ‘’Sebelum proses ini inkracht atau memiliki putusan berkekuatan hukum tetap,’’ ujarnya.

Permohonan gugatan wanprestasi itu dijadwalkan sidang perdana pukul 09.00 Rabu mendatang (27/5). Melalui proses itu warga berharap segera menemui keadilan. Pasalnya, 19 rumah yang menjadi objek sita di perumahan tersebut tertib menjalankan kewajiban dengan membayar pembiayaan. Bahkan sembilan di antaranya telah melakukan pelunasan. ‘’Sebagai warga negara yang user rutin membayar pajak atas objek yang mereka tempati,’’ tuturnya.

Tidak hanya itu, total 73 rumah atau objek yang tersebar di lima kelurahan kota setempat turut disita. Persoalan pelik yang seolah mengorbankan penghuni perumahan itu disayangkan berbagai pihak. Apalagi proses sita tanpa pemberitahuan sebelumnya. ‘’Warga berjuang untuk mendapatkan keadilan di negeri sendiri. Pengadilan yang akan memutuskan dengan seadil-adilnya,’’ ucapnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close