Madiun

Siap-siap! Siapa Kena Rotasi, Siapa Dapat Promosi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana Wali Kota Maidi menggulirkan gerbong mutasi semakin matang. Kabarnya, mutasi itu bakal dilangsungkan paling cepat Desember mendatang. Selain mengisi jabatan lowong, mutasi memperbaiki kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Maidi tengah mempelajari daftar nama usulan mutasi yang selesai digodok oleh tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat). Rencananya, yang dimutasi mulai level pejabat eselon IV hingga eselon II (setingkat kepala dinas). ‘’Eselon II ada 8–9 orang,’’ sebut Maidi Kamis (7/11).

Maidi merasa masih belum sreg dengan beberapa nama pejabat yang diusulkan baperjakat. Perlu telaah lebih lanjut. Kendati pejabat asal Magetan ini menyatakan bahwa susunan pejabat yang dirotasi dan promosi progresnya sudah 90 persen. ‘’Yang kurang sreg itu salah satunya kompetensi pejabat harusnya linier,’’ kata Maidi.

Maksudnya, semisal pejabat itu bergelar insinyur pertanian harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Bukan justru diposisikan di bidang pemerintahan. ‘’Sehingga, ke depan mempermudah pemkot menyekolahkan mereka secara linier,’’ ujarnya.

Dengan harapan, lanjut Maidi, ketika pemkot berencana mengembangkan kemampuan SDM pegawai, bisa terarah. Menurutnya, hal tersebut penting untuk penataan pegawai sesuai tingkat profesionalismenya. Di sisi lain, dia tak menampik draf usulan nama dari baperjakat memang sudah ada beberapa yang tepat. Ke depan, kemampuan sejumlah pejabat perlu ditingkatkan. Salah satunya dengan mengikutkan mereka pendidikan dan pelatihan (diklat). ‘’Nanti akan kami kirim ke badan diklat. Supaya kemampuannya berkembang,’’ tuturnya.

Maidi menargetkan mutasi dilakukan sebelum Januari 2020. Artinya, paling cepat bulan depan seluruh hasil telaah sudah harus selesai. Karena dia berharap pejabat hasil mutasi pertamanya sejak menjabat wali kota nanti bisa langsung setel dan tancap gas menjalankan program Panca Karya pada tahun depan. ‘’Ukurannya cepat,’’ ujarnya.

Dia mengisyaratkan mutasi bisa saja berjalan lebih cepat setelah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melaporkan hasil pertanggungjawaban kinerja pada tahun anggaran 2018. Hasilnya bakal dijadikan bahan evaluasi. Adapun indikatornya meliputi tingkat kinerja; serapan anggaran; temuan BPK; serta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai finalisasinya berjalan baik. ‘’Setiap dua atau lima tahun pejabat itu pasti kami evaluasi. Mana pejabat yang kita perpanjang atau tidak. Tetap di eselon II atau justru kami turunkan,’’ paparnya.

Saat ini memang ada sejumlah jabatan eselon yang lowong dan diisi pejabat sementara. Sebab, posisi tersebut ditinggal pensiun oleh pejabat lama. Di antaranya, kepala dinas lingkungan hidup dan kepala bakesbangpol. Lalu, ada posisi kepala BPKAD yang juga lowong karena ditinggal pejabat sebelumnya. Belum lagi, beberapa jabatan lurah juga kosong. Sehingga, harus dirangkap oleh lurah lain. Dampaknya, proses pengambilan kebijakan tidak berjalan maksimal. Hal itu semua disadari oleh Maidi untuk secepatnya menarik gerbong mutasi. Hanya, dia mengaku proses tersebut perlu dilakukan secara cermat. ‘’Kalau kami asal comot, hari ini sudah selesai,’’ tandas mantan sekda Kota Madiun itu. (her/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button