AdvertorialMadiun

Setahun Masa Kerja Anggota DPRD Kota Madiun Periode 2019–2024

PENCAPAIAN kinerja anggota DPRD Kota Madiun periode 2019–2024 dalam setahun terakhir terbilang positif. Hal itu dibuktikan dari hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang mencapai 81,26. Angka tersebut diambil dari sejumlah aspek. Di antaranya peran legislatif dalam pembangunan daerah, juga pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan.

Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra menganggap selama ini peran legislatif sudah maksimal. Bahkan, hubungannya dengan eksekutif berjalan sinergis dan harmonis. ‘’Itu akan kami lakukan secara terus-menerus. Supaya roda pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan berlaku,’’ katanya Minggu (23/8).

Pihaknya mengaku berusaha mengimbangi eksekutif. Termasuk dalam hal produktivitas penyusunan peraturan daerah (perda). Total ada 13 raperda yang sudah selesai diundangkan. Dua di antaranya merupakan perda inisiatif. Yakni, perda tentang penyelenggaraan santunan kematian bagi penduduk Kota Madiun serta perda tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD.

‘’Seluruh tugas dan (program) kerja sudah selesai 100 persen, sama sekali tidak ada yang tertinggal. Baik itu (pembahasan) usulan perda dari eksekutif maupun inisiatif,’’ terang Andi Raya (AR).

Sementara dalam sisi pengawasan, DPRD menjalankan fungsi tersebut secara produktif. Baik public hearing maupun output kunjungan kerja (kunker). Hasilnya adalah raihan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Karena itu, AR menilai kebersamaan ini menjadi bagian penting. Agar proses pelaksanaan anggaran terkawal dan meningkat. ‘’Pelaksanaan program pembangunan pemkot semua kami awasi sesuai dengan tupoksi. Hasilnya memang tidak ada penyimpangan di lapangan,’’ ungkap politisi PDIP tersebut.

Dia mencontohkan anggaran penanganan Covid-19. Dewan melalui badan anggaran (banggar) menyarankan sejumlah pos anggaran yang dirasa belum urgen untuk direalokasikan. Termasuk di antaranya merelakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas anggota dewan. ‘’Kami lebih menitikberatkan dalam penanggulangan pandemi Covid-19,’’ ujar AR.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan rancangan APBD-P 2020 dan penyusunan dokumen KUA-PPAS 2021, eksekutif beserta pemkot telah sepakat bahwa anggaran dialokasikan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Seperti pelatihan atau bantuan langsung terhadap pelaku UMKM. ‘’Kami coba bangkitkan ekonomi kreatif dan daerah, supaya inflasinya tidak terlalu tinggi,’’ imbuh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono. (her/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close