Ponorogo

Sertifikatkan 1.500 Aset Ponorogo Tiga Tahun

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Apa pun yang bersertifikat pasti memiliki nilai. Tak urung, Pemkab Ponorogo sedang berusaha menggali data aset yang belum memiliki sertifikat. Apalagi, persoalan aset milik daerah sempat menjadi catatan khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Ponorogo 2020. Ada sekitar 1.500 aset yang harus digarap sertifikatnya dengan target kelar hingga 2023 mendatang. ‘’Target tahun ini 500 sertifikasi aset milik pemkab,’’ kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Selasa (28/9).

Bupati menyebut, ada 169 sertifikat aset milik pemkab yang sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo belakangan ini. Terbit dalam tiga tahap masing-masing 61, 62, dan 46 buku sertifikat. Tidak hanya tanah lapang, barang tak bergerak milik daerah itu juga berwujud sungai, sawah, atau tanah yang di atasnya berdiri bangunan. Sugiri mengakui bahwa agenda sertifikasi itu penting agar aset memiliki nilai. ‘’Kalau sudah terdata dan tersertifikasi dengan rapi, aset itu punya nilai ekonomi tinggi,’’ terangnya.

Namun, kondisi di lapangan banyak menemui kendala. Tanah aset pemkab selalu bersebelahan letak dengan lahan milik masyarakat. Sugiri memastikan pihaknya bersikap koordinatif. Baik dengan pemilik lahan privat maupun BPN Ponorogo agar program sertifikasi aset itu lancar. ‘’Kerja sama yang terjalin selama ini berlangsung dengan baik,’’ ungkapnya.

Terpisah, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ponorogo Tuti Agustiningsih membenarkan bahwa sertifikat sejumlah aset milik Pemkab Ponorogo sudah kelar penerbitannya. Lantaran pendataan 1.500 aset itu harus rampung dua tahun mendatang, pihaknya perlu mengerahkan tim. ‘’Kami akan turut membantu menyukseskan program sertifikasi aset ini,’’ tuturnya. (mg7/c1/hw)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button