Madiun

Serikat Pekerja Desak UMK 2021 Naik 10 Persen

KENAIKAN UPAH TERLAMPAU MURAH

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dinilai terlampau murah. Kenaikan 5 persen dinilai tak relevan dengan kondisi perekonomian pascapandemi. Serikat Pekerja (SP) Kota Madiun mendesak kenaikan UMP maksimal 10 persen. Banyaknya pekerja yang dirumahkan selama pandemi harus dijadikan pertimbangan. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 sebesar Rp 1.954.705 diusulkan naik Rp 195.470. ‘’Apa pun alasannya, kami harapkan UMK 2021 bisa naik,’’ kata Agus Sardjono, perwakilan SP Kota Madiun.

Agus bersama 60 anggota SP di kota ini telah mendengar keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menaikkan UMP sebesar 5,65 persen atau Rp 100 ribu. Dari sebelumnya Rp 1.768.770 menjadi Rp 1.868.770. Keputusan berdasarkan rapat yang digelar dewan pengupahan Jawa Timur itu tertuang dalam SK Gubernur Jatim Nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang UMP Jatim 2021. Kenaikan Rp 100 ribu hanya cukup dibelikan beras 10 kilogram. Itu pun jenis beras medium dengan taksiran harga Rp 10 ribu per kilonya. ‘’Banyaknya pekerja yang dirumahkan dan kehilangan penghasilan tetap ini jadi persoalan berat,’’ ujarnya.

Jawa Pos Radar Madiun mencatat, 745 pekerja di kota ini dirumahkan sejak awal pandemi Maret. Sebanyak 75 pekerja di antaranya mulai bekerja kembali secara bertahap seiring relaksasi pembatasan sosial awal Juni. Jika usulan kenaikan UMP tak dikabulkan, SP tak gegabah turun ke jalan. Mereka tetap menyampaikan aspirasi secara diplomatis. Sembari menanti kepastian sosialisasi yang didapat Disnaker Kota Madiun dari Pemprov Jatim. ‘’Besok (hari ini, Red) seluruh disnaker diundang ke provinsi. Nah, hasilnya seperti apa kami tunggu dulu,’’ tuturnya.

Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) belum memberikan keterangannya. Ketua Apindo Cabang Madiun Budi Ganefianto belum menjawab pesan wartawan koran ini untuk wawancara kemarin.

Terpisah, Kasi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Disnaker Kota Madiun Heni Ratna Candrawati menyebut dinamika pembahasan UMK berbeda setiap tahunnya. Pembahasan UMK tahun ini, misalnya, dewan pengupahan sepakat satu usulan. ‘’Dewan pengupahan terdiri Apindo, akademisi, dan BPS. Pandangannya seperti apa, kami fasilitasi besok Kamis (5/11),’’ kata Heni.

Jika dewan pengupahan menyepakati dua usulan, maka pertimbangan diserahkan ke wali kota. Sebelum diteruskan dan diputuskan ke gubernur Jatim. Deadline pembahasan usulan UMK 2021 pada 13 November. ‘’Harapannya bisa satu suara satu usulan di pembahasan itu,’’ ucapnya. (kid/c1/fin)

Tinggi Konsumsi Andil Kerek Inflasi

MEROKOK tampaknya menjadi ’’kebutuhan utama’’ masyarakat sebulan terakhir ini. Tembakau tercatat sebagai satu dari tiga komoditas penyumbang inflasi 0,11 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) menandai catatan inflasi Oktober ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi di Kota Madiun. ‘’Andil paling tinggi dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau,’’ kata Kepala BPS Kota Madiun Umar Sjaifuddin.

Persentase tiga komoditas itu melampaui kelompok restoran (0,04 persen) dan kelompok peralatan rumah tangga, kesehatan, dan transportasi (0,1 persen). Sebaliknya, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan masih menjadi penyumbang deflasi tertinggi (0,02 persen). ‘’Relaksasi menggeliatkan kembali aktivitas ekonomi. Pelonggaran jam malam merangsang daya beli masyarakat,’’ ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu penentu upah minimum provinsi (UMP) 2021. Ada beberapa aspek yang dihitung untuk menetapkan besaran upah minimal di tahun depan. ‘’Salah satunya inflasi September periode tahun lalu dan sekarang,’’ sebutnya. (mg3/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button