Madiun

Serapan Belanja APBD Kabupaten Madiun Minus 27 Persen

Terkendala Teknis Mutasi Kepala OPD

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Serapan belanja APBD 2019 Kabupaten Madiun terkendala mutasi belasan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) eselon II B pemkab setempat. Sebab, satuan kerja (satker) tersebut harus mengubah struktur penanggung jawab keuangan sebagai syarat menyerap dana di rekening kas umum daerah (RKUD).

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Puji Satriyo mengatakan, keterlambatan penyerapan anggaran pasca pelantikan itu hal teknis. Ketentuannya, kepala OPD sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Sehingga, jika pejabatnya berganti, otomatis perlu penyesuaian. ‘’Menunggu SK (surat keputusan, Red)-nya turun,’’ katanya kemarin (8/12).

Realisasi serapan belanja kumulatif sekitar 72,63 persen terhitung Kamis lalu (5/12). Nominalnya sekitar Rp 1,5 triliun dari target Rp 1,9 triliun. Puluhan OPD punya waktu tiga pekan untuk mengejar minus sebelum tutup tahun. BPKAD menarget progres sudah di atas 90 persen 15 Desember nanti. Tempo yang tersisa bisa menyamai realisasi 94 persen tahun lalu. ‘’Semoga bisa melebihi 2018,’’ harap Yoyok, sapaan Puji Satriyo.

Yoyok optimistis capaian serapan tahun lalu terlampaui. Sebab, dasar mencatat progres serapan adalah penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D). Di luar itu, pihaknya telah menerima banyak surat perintah membayar (SPM) dari OPD. ‘’Kami juga berusaha menyelesaikan proses penerbitan,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, sumber pendapatan APBD beragam. Selain pendapatan asli daerah (PAD), juga ada dana perimbangan. Tahapan dan mekanisme pencairannya pun berbeda. Sehingga, penyebab minus 27 persen serapan belanja itu tidak bisa dipukul rata semua OPD. ‘’Memang kendala minus akhir tahun semacam rutinitas,’’ tuturnya seraya mencontohkan realisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) yang baru 47 persen karena kemungkinan kontrak pembayaran terakhir pekerjaan Desember ini.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga belum mentransfer semua dana ke daerah. DAK nonfisik, misalnya, jatah Rp 210 miliar di RKUD Rp 177 miliar. Pun DAK fisik. Kas daerah (kasda) baru terisi Rp 96,5 miliar dari pagu Rp 137 miliar. ‘’Kekurangan sekitar Rp 40 miliar itu ketentuannya bisa disalurkan sesuai kontrak pekerjaan yang dibuat OPD penerima,’’ beber Yoyok.

Sedangkan dana insentif daerah (DID) belum terserap sekitar 29 persen. Sebanyak 28 OPD belum membelanjakan duit Rp 33 miliar dari alokasi Rp 46 miliar. ‘’Semua bergantung kecepatan OPD dalam menyerap,’’ ujarnya. (cor/c1/sat)

‘’Evaluasi sudah dilakukan, ada perubahan-perubahan sedikit.’’ Hari Wuryanto, Wakil Bupati Madiun

Perencanaan OPD Tidak Proporsional

SEJUMLAH OPD Pemkab Madiun ditengarai merencanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa tidak proporsional. Kegiatan dengan bobot besar dilaksanakan di akhir dan mengawali yang kecil. Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat. Pengaruhnya serapan belanja APBD selalu rendah jelang tutup tahun. ‘’Mulai tahun depan harus diubah,’’ kata Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto Minggu (8/12).

Hari Wur, sapaan Hari Wuryanto, menyebut pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun OPD bakal mengacu skala prioritas. Lelang kegiatan dengan bobot besar didahulukan awal tahun. Pihaknya telah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai teknis pelaksanaannya. ‘’Hal ini juga menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta lelang bisa dipercepat,’’ ujarnya.

Jokowi geram dengan masih ada instansi yang melakukan lelang jelang tutup tahun dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) beberapa waktu lalu. Presiden menilai praktik pengadaan yang lemot itu menahun. Keterlambatan berpotensi membuat dana yang telah dianggarkan tak terserap maksimal. Di Kabupaten Madiun, realisasi serapan belanja APBD 2019 baru menyentuh 72 persen per Kamis lalu (5/12). Lesu pembelanjaan itu hampir terjadi setiap tahun.

Hari Wur menjelaskan, APBD 2020 yang sudah digedok ditindaklanjuti dengan paparan masing-masing OPD. Pihaknya mengevaluasi proyek dan kegiatan prioritas yang harus didahulukan lelangnya di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Tujuannya agar bisa berjalan maksimal. ‘’Evaluasi sudah dilakukan, ada perubahan-perubahan sedikit,’’ ucap wabup.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Puji Satriyo menyebut ada kecenderungan OPD membuat skema tertentu dalam membagi anggaran. Ada yang dibuat sama rata setiap triwulan. Juga ada yang mem-plotting kegiatan kecil awal tahun dan besar akhir tahun. ‘’Kemungkinan itu yang menjadi kendala serapan rendah,’’ katanya.

Dia mengungkapkan, bagian administrasi pengadaan barang dan jasa (adbang) setdakab telah memberi diklat kepada seluruh OPD. Merespons perintah presiden. Khusus untuk kegiatan fisik akan ada unit kerjanya. Adbang tengah membentuk unit tersebut untuk pelaksanaan tahun depan. ‘’Jadi, setelah APBD digedok bisa langsung start lelang. Perencanaan dimulai Desember, kontrak Januari,’’ paparnya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button