NgawiPolitik

Sengketa PBB-Berkarya vs KPU Lanjut Hari Ini

NGAWI – Sempat molor. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ngawi akhirnya bisa menggelar sidang adjudikasi sengketa pemilu antara dua partai politik (parpol) dengan komisi pemilihan umum (KPU) setempat kemarin (27/8). Namun, sidang yang digelar terbuka dan untuk umum itu belum menghasilkan apa pun.

Sidang di sekretariat bawaslu itu dihadiri dua pimpinan parpol (PBB dan Berkarya) yang bersengketa selaku pemohon. Beberapa komisioner KPU Ngawi juga hadir selaku pihak termohon dalam kasus sengketa penetapan daftar calon sementara (DCS) Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 untuk DPR Kabupetan Ngawi itu.

Sidang adjudikasi antara PBB dengan KPU digelar lebih dulu. Agendanya, pembacaan permohonan oleh DPC PBB Ngawi. Setelah itu dilanjutkan penyampaian jawaban dari pihak termohon. Namun, hingga sidang ditutup, pihak bawaslu belum mengambil keputusan terkait penyelesaian sengketa antara PBB dengan KPU tersebut.

Sidang akan dilanjutkan hari ini. Hal serupa juga terjadi pada sidang adjudikasi antara Partai Berkarya dengan KPU yang belum ada keputusan hingga sidang ditutup. ‘’Hari ini (kemarin, Red) agendanya memang pembacaan permohonan yang dilanjutkan jawaban termohon,’’ kata Ketua KPU Ngawi Syamsul Wathoni.

Toni, sapaan akrabnya, mengungkap dalam dua sidang tersebut pihaknya menyampaikan keputusannya mencoret DCS sudah sesuai aturan. Dalam sengketa dengan Partai Berkarya, Toni menyebut KPU tidak bisa meloloskan bacaleg di dua daerah pemilihan (dapil) lantaran hingga deadline bacaleg perempuan belum memenuhi syarat (BMS). ‘’Besok (hari ini, Red) ada agenda pemeriksaan saksi, mudah-mudahan segera selesai,’’ ucapnya.

Komisioner KPU Divisi Hukum Prima Aequina usai sidang adjudikasi dengan PBB menyampaikan majelis tidak bisa mengabulkan permohonan pemohon. Sebab, PBB mengajukan keberatan atas SK KPU 961 yang jadi dasar KPU untuk menghanguskan sebagian dapilnya.

Menurut Prima, itu bukan kewenangan majelis sidang adjudikasi. Tapi keberatan mengenai peraturan KPU apa pun bentuknya bisa diajukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Itu juga sudah diatur dalam UU Pemilu pasal 76. ‘’Jadi, keberatan terkait peraturan KPU bisa diajukan kepada MK bukan bawaslu,’’ tegasnya.

Sementara Ketua DPC PBB Ngawi Istar Durori menyampaikan keputusan sementara sidang adjudikasi pihaknya diminta memperbaiki permohonan. Sebab, dinilai kurang fokus pada pokok masalah, yakni penghangusan dapil. ‘’Permohonan kami dinilai kurang menyasar, sehingga ditolak,’’ ungkapnya.

PBB mempersoalkan SK KPU yang merampas hak konstitusi anggotanya. Kendati ditolak, PBB masih punya kesempatan untuk memperjuangkan nasib bacalegnya. Besok (hari ini) pihaknya bakal mengikuti sidang adjudikasi kedua dengan membawa perbaikan permohonan serta bukti-bukti. ‘’Mudah-mudahan dikabulkan. Tapi kalau tidak ya sudahlah, kami sudah berusaha berkali-kali,’’ ujarnya pasrah.

Sedangkan Ketua DPD Partai Berkarya Ngawi Nur Huda mengungkapkan permohonan untuk mengembalikan dua dapil yang dihanguskan KPU itu dianggap sebagai pelaksanaan hak konstitusi. Pihaknya ingin mengembalikan hak berpolitik bacalegnya dengan cara sesuai UU Pemilu. ‘’Pengembalian dua dapil itu yang jadi pokok tuntutan kami,’’ jelasnya.

Informasinya, sidang adjudikasi bakal dilanjutkan hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti. Sidang akan digelar dua sesi pertama pukul 10.00 antara PBB dengan KPU. Setelah itu dilanjutkan sidang kedua Partai Berkarya dengan KPU sekitar pukul 14.00. Kedua sidang tersebut digelar di sekretariat Bawaslu Ngawi. (tif/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button