Magetan

Waduh, Semua Rumah Kos di Magetan Tak Berizin

Pemkab Magetan Belum Memiliki Aturan Spesifik

MAGETAN, Jawa Pos Radar Magetan – Semua rumah kos di Kabupaten Magetan bodong. Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) setempat belum menerbitkan satu pun izin operasionalnya. Hanya satu di Kecamatan Maospati yang baru mendaftar lewat online single submission (OSS). Proses perizinan pun belum rampung. ‘’Selain itu, tidak ada,’’ kata Kepala DPMPTSP Magetan Sunarti Condrowati Selasa (28/1).

Dia menerangkan, pendaftar izin usaha lewat OSS akan menerima nomor induk perizinan. Setelah memenuhi komitmen berupa izin mendirikan bangunan (IMB) dan beberapa syarat lainnya, baru bisa diaktifkan. Setelah itu, operasional bisa dijalankan. Sehingga, ada pengawasan terhadap usaha tersebut. ‘’Apakah benar dijalankan sebagaimana izinnya atau tidak,’’ ujarnya.

Selama ini, operasional rumah kos di Kabupaten Magetan ilegal. Sehingga, tidak ada pengawasan. Akibatnya, banyak yang disalahgunakan. Padahal, menurut Condro, pihaknya sudah mempermudah proses perizinan. Bahkan, jika tak bisa datang langsung ke DPMPTSP, perizinan bisa dilakukan online. ‘’Kalau datang ke kantor, ada petugas yang siap membantu,’’ terangnya.

Berapa pun jumlah kamar kos, lanjut Condro, tetap wajib mengantongi izin usaha atau izin operasional. Selama ini yang diajukan hanya IMB untuk rumah tinggal. Ternyata banyak yang dijadikan rumah kos. Sehingga, mereka harus memperbarui IMB sekaligus mengurus izin usaha. ‘’Karena operasionalnya berbeda dengan permintaan izinnya,’’ ungkapnya.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Magetan Dwi Aryanto menyayangkan hal tersebut. Padahal, sudah ada peraturan terkait IMB rumah kos. Yakni, Perda 5/2015 tentang Bangunan Gedung. Namun, memang belum ada aturan spesifik yang mengatur operasional rumah kos. Akibatnya, masyarakat kurang memahami izin usaha rumah kos. ‘’Harus ada peraturan bupati (perbup) yang mengatur izin usaha rumah kos,’’ tegasnya.

Dengan peraturan yang jelas, pihaknya berharap pengawasan, pembinaan, dan kelayakan usaha bisa dikontrol dengan baik oleh pemerintah. Sehingga, kemungkinan penyalahgunaan rumah kos bisa dihindari. ‘’Perbup saja nggak masalah, yang penting dinas terkait punya pedoman dalam mengeluarkan izin operasional usaha rumah kos,’’ tuturnya. (fat/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close