AdvertorialMadiun

Semua Fraksi Kompak Soroti Silpa

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Rapat paripurna tentang laporan pertanggungjawaban wali kota Madiun atas pelaksanaan APBD 2019 Senin (11/5) memasuki agenda baru. Seluruh fraksi membacakan pandangan umum (PU). Mereka kompak menyoroti masih besarnya Silpa 2019 yang mencapai Rp 223,6 miliar.

Fraksi PKB misalnya. Melalui juru bicaranya Agus Wiyono, mereka tak menampik kalau Silpa 2019 turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 279,3 miliar. Namun demikian, proporsi Silpa itu masih cukup besar. Yakni sekitar 16,3 persen dari dana yang tersedia. ‘’Hal ini masih menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya belum efektif. Untuk itu hendaknya ini menjadi perhatian serius,’’ kata Agus.

Jubir Fraksi Perindo Sudarjono juga menilai demikian. Dia mengatakan perlu adanya perhatian dari segi perencanaan eksekutif terkait penyerapan anggaran supaya Silpa tidak semakin besar. ‘’Perlu adanya langkah konkret yang dilakukan eksekutif ke depannya supaya Silpa tahun 2020 tidak lebih besar daripada tahun lalu,’’ ujarnya.

Sebaliknya, Jubir Fraksi Demokrat Ismiati beranggapan turunnya Silpa 2019 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan kalau kebijakan keuangan daerah sudah mampu menekan bekurangnya silpa tahun berjalan.

Sementara itu, Jubir Fraksi PDIP Gandhi Hatmoko menilai Silpa 2019 masih besar karena adanya beberapa kegiatan dan program yang tidak bisa terlaksana. Seperti belanja hibah kepada dewan pendidikan (depen) sebesar Rp 175 juta.

Di pihak lain, Fraksi Gerindra meminta pemkot segera menginventarisasi program dan kegiatan apa saja yang gagal terlaksana pada tahun anggaran 2019 lalu. ‘’Perlu adanya evaluasi program supaya perencanaan yang sudah dibuat bisa terlaksana,’’ ujar Jubir Fraksi Gerindra Slamet Hariyadi.

Jubir Fraksi Mantab Tutik Endang Sri Wahyuni menilai masih cukup besarnya Silpa 2019 itu menunjukkan kalau kebijakan pengelolaan keuangan daerah setiap tahunnya belum efektif mampu memperbaiki manajemen pengelolaan anggaran dan kas daerah. ‘’Sehingga optimalisasi serapan belanja daerah belum maksimal,’’ katanya.

Lalu, Jubir Fraksi PKS-PAN Indah Sat Rachmaniati mengungkapkan Silpa 2019 hasil audit BPK ternyata ada perbedaan Rp 198.189 dibanding Silpa yang dilaporkan dalam LKPj wali kota tahun 2019. Meskipun hal itu sudah dijelaskan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) saat rapat dengar pendapat (RDP), namun pihaknya meminta pemkot menyiapkan langkah antisipasi agar persoalan serupa tidak diketemukan pada tahun-tahun mendatang. ‘’Perlu juga diperhatikan adanya beberapa kegiatan yang gagal dilaksanakan selama tahun 2019 lalu,’’ ungkapnya. (her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close