Madiun

Sejumlah Perusahaan Tak Bayar THR Penuh, Disnaker Panen Aduan

MADIUN – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Madiun panen aduan dari pekerja yang tidak memperoleh tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2019 secara penuh dari perusahaannya. Yakni, PT Perkebunan di Desa Kandangan, Kare dan perusahaan bidang bahan kimia di Kelurahan Munggut, Wungu.

Pengaduan itu seolah membuat perusahaan abai dengan surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur nomor 560/10003/012.3/2019 ihwal pembayaran THR yang telah disosialisasikan sebelumnya. ’’Kalau Kandangan sudah melapor resmi, sedangkan Munggut sekadar konsultasi dengan staf,’’ kata Kepala Disnaker Kabupaten Madiun Wijanto Djoko Poernomo Senin (27/5).

Totok –sapaan Wijanto Djoko Poernomo– menyatakan, aduan karyawan dua perusahaan itu sama-sama tidak memperoleh THR secara penuh. Karyawan Kandangan mengaku hanya menerima 60 persen dari total satu bulan gaji. Sedangkan pekerja perusahaan di Munggut belum termonitor persentase THR yang diterima. Secara umum, para pekerja yang mengeluh itu sudah bekerja lebih dari setahun. Dengan masa kerja itu, perusahaan wajib memberi THR karyawannya satu bulan gaji. Sesuai aturan main Peraturan Menteri Tenaga Kerja 6/2016 tentang THR Pekerja atau Buruh. ’’SE gubernur yang sudah kami bagikan dan sosialisasikan mempertegas regulasi pusat,’’ ujarnya.

Kemarin, sedikitnya tujuh karyawan PT Perkebunan mendatangi kantor disnaker. Mereka ditemui langsung oleh Totok di ruang kerjanya. Pertemuan selama satu jam sejak pukul 09.00 itu tidak hanya membahas THR yang diberikan tidak penuh. Tapi juga gaji bulanan yang terpaut jauh dengan upah minimum Kabupaten Madiun 2019 sebesar Rp 1,7 juta.

Totok belum bisa berkomentar banyak ihwal tindakan yang diambil disnaker. Kroscek dengan perusahaan kopi selaku terlapor  perlu dilakukan. Tidak bisa sepihak dengan hanya menampung informasi pekerja. Di sisi lain, dia ingin mengantongi data yang lebih lengkap. Mulai jumlah karyawan serta berapa yang diberi THR penuh dan tidak penuh. Sekaligus memastikan besaran gaji pekerja, menindaklanjuti aduan belum sesuainya dengan UMK. ’’Nanti akan kami pilah-pilah sesuai dengan pokok permasalahannya,’’ ujarnya kepada Radar Caruban.

Sementara, Darsiyanto, perwakilan PT Perkebunan menyebut, ada diskriminasi pemberian THR untuk para karyawan. Sedikitnya 60 pekerja dari total 230 yang menerima tunjangan Lebaran sebesar 60 persen. Mereka bertugas di bagian kantor dan berposisi sebagai sekuriti. Sedangkan sisanya yang menerima THR utuh itu posisi kerjanya di bagian produksi. Pemberian THR yang tidak sesuai itu baru kali ini terjadi. Tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada masalah. ’’Alasan perusahaan tidak membayar penuh adalah kehilangan 3,3 ton cengkeh kering di gudang perusahaan,’’ ujarnya seraya menyebut gaji sekuriti setiap bulannya Rp 950 ribu dan karyawan sebagai kepala bagian Rp 1,5 juta per bulan. (cor/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button