Mejayan

Seharusnya Tidak Pandang Bulu

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Dugaan cacat administrasi dua proyek RSUD Caruban, Kabupaten Madiun, mendapat atensi kalangan akademisi. Penanganan pemkab setempat terhadap pelanggaran perizinan harus diterapkan merata. Tidak pandang bulu proyek pemerintah daerah atau swasta. ‘’Harus ada komitmen,’’ kata Rektor Universitas PGRI Madiun (Unipma) Parji Minggu (10/11).

Menurut Parji, baik pemerintah provinsi (pemprov) maupun kabupaten/kota harus menerapkan regulasi sama dalam kegiatan pembangunan. Sebelum dimulai, pihak terkait perlu melengkapi perizinannya. Baik kalangan investor maupun leading sector organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, ujungnya adalah sama-sama untuk kepentingan masyarakat. ‘’Tapi, jangan menjadikannya sebagai kebijakan ganda,’’ ujarnya.

Yakni, tidak membeda-bedakan implementasi regulasi. Investor atau OPD harus mendapat porsi sama dalam memenuhi hak, kewajiban, atau sanksi ketika melanggar. Pemkab harus menjalankannya secara adil. Selain patuh terhadap peraturan, hal tersebut sebagai percontohan kepada masyarakat. ‘’Harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan,’’ pintanya.

Diketahui, bakal gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Poli Jiwa RSUD Caruban belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Padahal, proyek senilai Rp 13,9 miliar dan Rp 3,7 miliar itu telanjur berjalan dengan target diselesaikan akhir tahun ini.

Haruskah pemkab menyegel dua proyek itu sebagaimana penindakan bangunan bodong lainnya di Kabupaten Madiun? Menurut Parji, hal tersebut bergantung ketentuan dalam regulasi.  ‘’Itu hal teknis, disesuaikan saja dengan peraturannya,’’ tuturnya.

Menurut Parji, persoalan ketidakadilan itu bisa jadi preseden buruk di mata masyarakat. Terutama citra dari para penanam modal yang terlibat dalam urusan perizinan. Dalam kasus RSUD Caruban, pemkab harus melakukan evaluasi. Paling mendasar adalah bagaimana bisa proyek sudah berjalan ketika urusan legalitas belum klir. ‘’Sebelum kontrak pembangunan kan ada proses lelangnya,’’ sebutnya.

Sebelumnya, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) serta satpol PP setempat bimbang memastikan bisa tidaknya menyegel dua proyek milik RSUD Caruban. Kedua OPD itu sama-sama berdalih perlu koordinasi terhadap kemungkinan menindak pelanggar Perda 7/2017 tentang Bangunan Gedung itu.

Sementara, pihak rumah sakit beralasan permohonan perizinan masih terganjal peralihan sertifikat aset milik Kelurahan Bangunsari, Mejayan. Sedangkan komisi D DPRD setempat berpendapat tidak perlu ada penyegelan. Alasannya, selain karena sedang diproses, segel berpotensi menghambat target pembangunan. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button