Ngawi

SDN Budug Ditangani Kemen PUPR

Rehabilitasi Dipastikan Tahun Depan

NGAWI, Radar Ngawi – Dinas Pendidikan (Dindik) Ngawi berjanji merehabilitasi kantor SDN Budug, Kwadungan, yang atapnya nglendong. Pun ruang lain yang juga rusak di sekolah tersebut. ‘’Sudah dialokasikan anggaran rehabilitasinya tahun 2020,’’ kata Kepala Dindik Ngawi Abimanyu Kamis (14/11).

Menurut Abimanyu, kondisi SDN Budug masuk kategori rusak parah. Terutama kantor kepala sekolah dan ruang guru yang atapnya melengkung. Namun, ruang kelas yang rusak juga bakal diperbaiki. ‘’Perbaikan SDN Budug masuk program Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR),’’ ujarnya.

Sehingga, tidak dibiayai dana alokasi khusus (DAK) seperti yang diberitakan sebelumnya. Di Ngawi, ada 14 lembaga terdiri dari MTs, MI, dan SD yang mendapat bantuan Kemen PUPR tersebut. ‘’Kalau tidak salah SDN Budug itu satu-satunya SD, lainnya MTs dan MI,’’ jelas Abimanyu.

Kendati di-handle Kemen PUPR, bukan berarti tidak ada alokasi DAK tahun depan. Bahkan, Abimanyu menyebut alokasi DAK fisik untuk pendidikan tahun depan lebih besar. Pada 2019 ini mencapai sekitar Rp 43 miliar. ‘’Itu untuk keseluruhan SD dan SMP negeri,’’ sebutnya.

Sedangkan tahun depan, alokasinya sekitar Rp 50 miliar. Meski demikian, Abimanyu menyebut untuk SMP yang mendapat bantuan DAK jumlahnya turun drastis dibanding tahun ini. ‘’Tapi, itu (alokasi DAK, Red) masih pagu, belum dibahas lebih lanjut,’’ jelasnya.

Sebenarnya, pihaknya juga ingin sekolah swasta mendapat jatah rehabilitasi dari DAK tersebut. Tapi, sekolah penerima bantuan sudah ditentukan pemerintah pusat. ‘’Kami dapat list sekolah mana saja yang dapat jatah DAK langsung dari kementerian, tidak bisa minta sekolah ini yang harus dapat,’’ paparnya.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Ngawi lalu pihaknya juga telah menyampaikannya. Sekolah penerima DAK itu sudah by name dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dasarnya dari data pokok pendidikan (dapodik). ‘’Sedangkan anggaran dari daerah juga tidak ada, semua masih bergantung pemerintah pusat,’’ ungkapnya. (tif/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button