Mejayan

Satpol PP Janji Segel Toko Modern Bodong Pekan Depan

MEJAYAN – Eksekusi lima toko modern maladministrasi menghitung hari. Satpol PP setempat menjadwal penutupan minimarket yang nekat beroperasi meski belum mengantongi izin usaha toko swalayan (IUTS) itu pekan depan. Terhitung sejak surat peringatan (SP) 3 dilayangkan, Kamis (21/2). ‘’Sesuai aturan, penutupan setelah peringatan terakhir diberikan,’’ kata Sekretaris Satpol PP Kabupaten Madiun Hery Kurniawan kemarin (22/2).

Kendati demikian, Hery belum bisa memastikan kapan penyegelan lima toko waralaba itu dilaksanakan. Bukan karena tidak mematuhi Perda 4/2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dalihnya, penentuan waktu yang tepat harus dirapatkan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Seperti dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) dan dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro (disperdakop-UM). Selain mempertimbangkan aspek kekuatan penutupan, koordinasi dengan instansi samping itu demi faktor keamanan. ‘’Supaya lancar dan lebih terarah,’’ ujarnya.

Dia menyebut SP 3 bukan sebagai desakan agar para pemilik toko berjejaring mengosongkan barang-barang di dalamnya. Meskipun hingga batas waktu terakhir pemberian toleransi, kelimanya tidak bisa menunjukkan IUTS itu. Korps penegak perda lebih mengedepankan unsur preventif. Memberikan penekanan bahwa selepas turunnya SP-3 seluruh aktivitas berjualan hingga bongkar logistik harus dihentikan. ‘’SP-1 hingga 3 untuk mengetahui sejauh mana toko waralaba menunjukan bukti izin-izinnya,’’ tuturnya kepada Radar Mejayan.

Lima toko minimarket itu berada di Saradan, Geger, dan Madiun. Serta dua di Jiwan. Sebelumnya satpol PP telah memberikan dua kali hadiah SP pada 6 Februari dan 15 Februari. Penutupan sementara dan permanen menjadi opsi penyegelan. Minimarket di Saradan menjadi satu-satunya toko yang disegel permanen. Sebab, melanggar substansi pendirian bangunan yang jaraknya kurang 500 meter dari pasar tradisional. Sedangkan empat lainnya hanya persoalan administrasi.

Hery menegaskan penempelan tanda segel pada bangunan menjadi konsekuensi yang harus ditanggung toko modern nakal itu. Nekat beroperasi ketika izin belum dikantongi. Terlepas beberapa pemiliknya ada iktikad baik menindaklanjuti dengan mencoba mengurus izin ke DPMPTSP. Namun, menemui jalan buntu lantaran ada kebijakan moratorium perizinan toko modern dari bupati. ‘’Mereka mau tidak mau harus menerima dan mengakui kesalahan tersebut,’’ tegasnya. (cor/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button