Mejayan

Sanksi Pelanggar PPKM, Perbup ”Senjata” Satpol PP

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Genderang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat telah ditabuh. Namun, bak gertak sambal belaka. Pelanggar hanya disanksi sosial. Pun denda administrasi Rp 100 ribu sampai Rp 250 ribu. ‘’PPKM darurat sudah diterapkan. Seperti biasa, kami melakukan patroli untuk penindakan sekaligus sosialisasi,’’ kata Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kabupaten Madiun Danny Yudy Satriawan Minggu (4/7).

Sesuai inmendagri, PPKM darurat dimulai 3 hingga 20 Juli mendatang. Bupati Madiun Ahmad Dawami menindaklanjuti dengan Instruksi Bupati 3/Instruksi/2021 tentang PPKM Darurat. Danny mengatakan, Sabtu malam (3/7) pihaknya berpatroli di Kecamatan Mejayan. ‘’Jenis pelanggaran sama seperti dulu. Tempat usaha melebihi batas jam operasional, kerumunan, dan tidak bermasker,’’ ungkap Danny.

Dalam ketentuan PPKM darurat, terdapat beberapa regulasi. Yakni, KUHP pasal 218, UU 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Perbup Madiun 39/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. ‘’Sesuai kewenangan, kami hanya bisa memakai perbup. Kalau untuk regulasi lain, ada instansi terkait yang berwenang di masa PPKM darurat ini,’’ jelasnya.

Dalam patroli di Kecamatan Mejayan itu, Danny mendapati jam operasional angkringan. Yakni, maksimal boleh buka sampai pukul 20.00 selama PPKM darurat. ‘’Satu KTP pemilik angkringan dan tiga KTP pelanggar tanpa masker yang bandel, kami amankan untuk diberi sanksi,’’ ujarnya sembari menyebut masih menerapkan sanksi sosial dalam giat bersama polsek setempat itu.

Sementara, dalam Perbup Madiun 39/2020 berbagai kategori pelanggaran sudah termaktub. Pelanggar perorangan bisa disanksi denda administratif Rp 100 ribu. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, didenda Rp 250 ribu. Sementara untuk penyelenggara kegiatan hajatan, disanksi penghentian atau pembubaran acara tanpa tercantum denda administratif.

Untuk ketiga jenis pelanggaran itu juga berlaku sanksi teguran lisan maupun tertulis. Meskipun bertajuk PPKM darurat, satpol PP hanya bisa memberi sederet sanksi tersebut. Sebab, menurut Danny, perbup merupakan satu-satunya ”senjata” pihaknya selama pandemi Covid-19. ‘’Kami bertindak sesuai kewenangan karena perda belum ada,’’ bebernya.

Kecamatan Mejayan menjadi yang pertama disasar pada malam pertama pemberlakuan PPKM darurat. Hal serupa juga akan dilaksanakan di seluruh wilayah kecamatan lain. ‘’Penertiban dalam PPKM darurat ini juga akan bersifat sosialisasi. Mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang beragam serta mengantisipasi sanggahan dari masyarakat yang beralasan tidak ada sosialisasi,’’ tuturnya. (den/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button