Madiun

Sangkal Praktik Komersial, Terdakwa WDR Sebut Duit untuk Perusahaan

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Agus Suyanto, terdakwa penambangan ilegal Watu Dakon Resort (WDR), menyangkal hasil kerukan dikomersialkan. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan perkara dugaan perusakan lingkungan itu secara virtual Selasa (8/9).

Selain terdakwa, tiga saksi dimintai keterangannya oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun. Dua di antaranya saksi ahli. Satunya, mantan Camat Dagangan Muhammad Zahrowi yang dalam sidang sebelumnya tidak bisa hadir. ‘’Hasil penjualan tidak untuk kepentingan pribadi,’’ kelit Agus yang memberikan keterangan dari Lapas Kelas I Madiun.

Penyangkalan diutarakan Agus setelah JPU Bram Dhananjaya mengonfrontasi dengan keterangan mandor lapangan. Pada sidang kedua akhir Agustus lalu, mandor bersaksi bahwa jumlah tanah yang berhasil dikeruk 55 ribu meter kubik dari lahan di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan, itu.

Sekitar 20 ribu meter kubik dijual seharga Rp 120 ribu hingga Rp 150 ribu per truk dam. Nilainya sekitar Rp 300 juta. Transaksinya dicatat dalam buku checker. Namun, buku itu disebut-sebut telah hilang.

Kepada majelis hakim, Agus menyebut duit ratusan juta untuk keperluan operasional perusahaan selama melakukan penggalian. Perusahaan miliknya sendiri. Sementara, hasil kerukan sekitar 35 ribu meter kubik untuk kegiatan sosial. Dengan kalimat lain, diberikan cuma-cuma.

Dimintai tanggapan mengenai keterangan terdakwa seusai sidang, JPU menjawab diplomatis. ‘’Segala keterangan persidangan tetap menjadi pertimbangan untuk tahap persidangan berikutnya,’’ ucap Bram.

Sementara, saksi ahli dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berhalangan hadir karena tugas luar daerah. Keterangan tertulisnya dibacakan oleh JPU. Seluruh keterangan saksi yang didengarkan dalam tiga tahap masuk bahan pertimbangan JPU. ‘’Pembacaan tuntutan diagendakan pekan depan,’’ pungkasnya. (den/c1/cor)

27 Kali Ucap Kata Siap

SELAMA 45 menit memberikan kesaksian dalam sidang Watu Dakon Resort (WDR) Selasa (8/9), Muhammad Zahrowi terlihat tegang. Mantan camat Dagangan itu setidaknya 27 kali berucap kata ”siap” ketika menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun Bunga Meluni Hapsari dan jaksa penuntut umum (JPU) Bram Dhananjaya. Masing-masing 15 kali dan 12 kali.

Napas kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) itu juga terengah-engah saat memberikan keterangan awak media selepas sidang. Jidatnya penuh keringat. ‘’Meski sudah bukan camat Dagangan, saya berharap wisata tetap diselesaikan. Telanjur seperti itu (lahan menjadi kubangan raksasa, Red), kaitannya ekonomi masyarakat sekitar,’’ kata Zahrowi singkat yang lantas buru-buru pergi meninggalkan ruang sidang di kantor kejaksaan negeri (kejari).

Kata ”siap” terucap dari mulut Zahrowi ketika diberondong pertanyaan. Misalnya, ketika menjawab pertanyaan Bunga mengenai sejauh mana pemeriksaan kelengkapan perizinan WDR. ‘’Siap, Ibu (Bunga, Red). Pada prinsipnya, pascakoordinasi dengan disparpora (dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga), mengamanatkan calon investor (terdakwa Agus Suyanto) untuk melengkapinya (perizinan),’’ ujar Zahrowi.

Dalam sidang, Zahrowi mengetahui adanya penggalian dari keluar-masuk truk dam mengangkut tanah di Desa Banjarsari Wetan. Namun, dia tidak melihatnya secara langsung. Melainkan laporan staf yang ditugasi untuk mengecek lokasi.

Bunga juga mempertanyakan keterlibatan Zahrowi dalam mengurus surat keterangan di disparpora. Jawaban pendampingan sebagai pemangku wilayah tidak lantas membuat hakim berhenti bertanya. Bunga bertanya lebih menohok ketika saksi menyebut banyak truk pengangkut keluar-masuk kawasan penambangan.

Yakni, sejauh mana tugas pengawasan sebagai pemangku wilayah. Seperti memastikan pengurusan perizinannya sudah beres. ‘’Sudah saya ingatkan melalui telepon. Jawabnya masih proses. Itu juga sudah saya laporkan ke OPD (organisasi perangkat daerah, Red) terkait seperti DPMPTSP (dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu),’’ beber Zahrowi.

Sementara, JPU Bram Dhananjaya bertanya mengenai keberadaan banner pembangunan WDR dengan mengutip nomor surat keterangan disparpora. Zahrowi mengaku tidak tahu-menahu. Keberadaannya baru diketahui dari laporan anak buahnya. Bram juga menanyakan aliran retribusi hasil kerukan WDR yang dijual oleh terdakwa.  ‘’Tidak menerima seperti itu (retribusi, Red),’’ kata Zahrowi. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close